Padang, Arunala.com---Proses seleksi untuk mengisi posisi strategis di Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Nagari memasuki babak baru. Hari ini (4/8/2025), Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Nagari secara resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi awal calon anggota DPS, yang menyaring tiga nama yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

Berdasar hasil verifikasi ketat terhadap berkas dan kualifikasi yang diajukan, Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Nagari, Manar Fuadi, menyatakan tiga kandidat berhasil lolos tahap administrasi awal. Ketiga nama tersebut adalah Devizal, Heni Novaria dan Sutan Emir Hidayat.

Manar Fuadi menjelaskan bahwa proses seleksi awal administrasi ini telah dilakukan penelitian terhadap berkas persyaratan awal pada masing-masing calon. "Kami telah melakukan penelitian yang cermat terhadap semua berkas yang masuk melalui PO BOX 2025 Padang," ujar Manar Fuadi.

Ia mengimbau tiga orang calon tersebut agar melengkapi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai surat dari Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Nagari paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal surat dikeluarkan. "Kami mengimbau kepada tiga nama calon itu agar segera melengkapi kelengkapan persyaratan administrasi," imbaunya.

Dewan Pengawas Syariah, tuturnya, merupakan organ independen yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemilihan individu yang kompeten dan berintegritas tinggi menjadi prioritas utama.

"Kami memahami betapa pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah Bank Nagari. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memilih individu-individu terbaik yang tidak hanya memiliki keahlian syariah, tetapi juga pemahaman yang kuat tentang operasional perbankan," tambah Manar Fuadi.

Ia berharap, dengan terpilihnya anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru nanti, Bank Nagari dapat semakin mengukuhkan posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. "Dan terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya," pungkasnya.(*)