.
"Ancaman megathrust harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional karena dampaknya dapat memengaruhi sistem logistik, perekonomian, serta stabilitas sosial masyarakat," kata Era.
Ia juga mengungkapkan, sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pengurangan risiko bencana, mulai dari belum optimalnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan.
Kemudian perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, hingga kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata.
Karena itu, tukasnya, Pemprov Sumbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat melalui penguatan infrastruktur mitigasi seperti shelter tsunami dan jalur evakuasi.
Lalu melakukan pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara real time, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Era Sukma menegaskan, keberhasilan penanganan bencana sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, termasuk peran strategis TNI dan Polri.
Menurutnya, pada tahap pra-bencana diperlukan perencanaan dan latihan bersama, saat bencana dibutuhkan komando terpadu dan mobilisasi cepat, sedangkan pada tahap pascabencana harus dipastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan prinsip build back better.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga terus memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana di masyarakat, simulasi evakuasi tsunami secara berkala.
Selanjutnya, penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Tsunami Tahun 2025, integrasi mitigasi bencana dalam kebijakan daerah, serta penguatan kolaborasi pentahelix dalam penanganan bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto menyampaikan, Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 157 peserta yang terdiri dari personel TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, serta lima peserta dari negara sahabat.
Pendidikan dilaksanakan dengan sistem blended learning, sementara kegiatan KKDN berlangsung selama 8--12 Juni 2026 di Sumut dan Sumbar.
Menurut Arif, ancaman megathrust merupakan ancaman nonmiliter yang memiliki dampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional.
Karena itu, jelashya, sinergi antara kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi kunci dalam membangun ketahanan nasional.
Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan kajian dan executive summary yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan satuan komando kewilayahan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. (*/dpg)
Komentar