.
Sebagai langkah antisipasi yang konkret, Mahyeldi menegaskan, jika ditemukan indikasi atau kasus keracunan makanan, operasional dapur penyedia MBG harus segera dihentikan sementara guna proses evaluasi menyeluruh.
Pemerintah kabupaten kota bersama Satgas terkait diminta proaktif memastikan penegakan aturan berjalan sesuai kewenangan yang berlaku.
Multiplayer Effect: Dorong Ekonomi Nagari dan UMKM Lokal
Di samping fokus pada kesehatan, Mahyeldi melihat peluang besar bagi kesejahteraan lokal. Ia mendorong agar kebutuhan logistik pangan program MBG dipasok oleh para petani, produsen lokal, dan pelaku usaha di sekitar wilayah dapur produksi.
Langkah ini diharapkan mampu menghidupkan ekosistem ekonomi di tingkat nagari.
Pemprov Sumbar berkomitmen mengintegrasikan program ini dengan inisiatif daerah yang sudah berjalan, seperti Nagari Creative Hub dan Klinik UMKM, untuk mendampingi pelaku usaha lokal dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi mereka.
"Bahan pangan yang digunakan diharapkan berasal dari daerah sekitar dapur MBG, sehingga usaha masyarakat ikut bergerak dan kesejahteraan mereka meningkat," urai Mahyeldi.
Sinergi Lintas Sektor
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pangan Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, memaparkan bahwa forum koordinasi ini sengaja digelar untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Agenda ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari Satgas MBG tingkat provinsi, perwakilan Satgas dari 19 kabupaten/kota, koordinator wilayah SPPG, perangkat daerah, serta instansi teknis terkait lainnya.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sumbar optimis dapat merumuskan mekanisme komunikasi, pelaporan, dan penanganan kendala lapangan secara cepat dan tepat.
"Hasil akhirnya adalah pelaksanaan program MBG di Sumatra Barat yang aman, berkualitas, sekaligus berdampak nyata pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," tukasnya. (*/dpg)
Komentar