Nurnas: 50 Persen BP di Pemprov Sumbar Belum Komit KIP

Metro- 27-11-2021 17:54
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas berikan penjelasan soal komitmen BP di Pemprov Sumbar yang masih rendah terhadap KIP, saat workshop jurnalis KIP, Sabtu (27/11). (Foto : Arzil)
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas berikan penjelasan soal komitmen BP di Pemprov Sumbar yang masih rendah terhadap KIP, saat workshop jurnalis KIP, Sabtu (27/11). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas merasa miris dengan komitmen sejumlah badan publik (BP) yang ada di Pemprov Sumbar saat ini.

Pasalnya, informasi yang dia dapati dari 36 badan publik yang ada itu, hanya setengah (50 persen) yang mengisi dan mengembalikan kuisioner KIP yang diberikan Komisi Informasi (KI) Sumbar.

Hal ini diungkapkan Nurnas kepada sejumlah wartawan saat jadi pemateri dalam workshop jurnalis keterbukaan informasi publik (KIP) di salah satu hotel di Kota Padang, Sabtu siang (27/11).

Baca Juga

"Bagi saya, ini cukup memiriskan, saya menghitung dari 39 OPD di Pemprov Sumbar, hanya setengahnya yang punya komitmen terhadap KIP. Saya menilai sebagian besar OPD tersebut belum melek keterbukaan informasi," kata Nurnas.

Keterbukaan informasi, katanya, merupakan wujud dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU Nomor 14 tahun 2008 telah mengatur dengan jelas mengenai hal itu (KIP, red).

Di sisi lain, Nurnas beri apresiasi adanya wadah Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) di Sumbar.

Keberadaan PJKIP dirasakan dapat ikut mendorong terimplementasinya UU Keterbukaan Informasi lebih baik lagi.

"PJKIP ini saya yakini bisa memberikan dorongan agar OPD bisa lebih terbuka, implementasi UU KI bisa berjalan lebih baik lagi, semakin terbuka, semakin transparan," sebutnya.

Terhadap Komisi Informasi (KI), Nurnas berharap terus menggencarkan edukasi terkait keterbukaan informasi. Terutama kepada OPD, perlu ditingkatkan pemahaman mana informasi yang boleh dibuka dan mana informasi yang dikecualikan.

"Dalam UU 14/2008 tersebut sudah diatur mana informasi yang boleh dibuka dan mana yang dikecualikan. Dengan dasar itu, setiap badan publik bisa mengelola informasi di instansinya masing-masing," kata Nurnas.

Komentar