Dua Fraksi Cabut Usulan, Demokrat Tetap Konsisten

Metro- 10-01-2022 14:56
Suasana rapat paripurna DPRD Sumbar pengambilan keputusan pengusulan hak angket dewan, Senin (10/1). (Dok : Istimewa)
Suasana rapat paripurna DPRD Sumbar pengambilan keputusan pengusulan hak angket dewan, Senin (10/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - DPRD Sumbar tidak bisa melanjutkan rapat paripurna penyampaian usul Hak Angket tentang surat permintaan partisipasi dan kontribusi penerbitan buku profil Provinsi Sumbar Madani Unggul dan Berkelanjutan, serta kebijakan serta kebijakan penerbitan surat himbauan pemanfaatan ruang promosi penerbitan buku Sumbar out look.

Penegasan tidak bisa dilanjutkan rapat paripurna itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi kepada media seusai rapat paripurna itu, Senin (10/1).

"Memang rapat paripurna penyampaian pengusulan Hak Angket tidak dapat lanjutkan karena Fraksi Gerindra mencabut usulan Hak Angket. Fraksi PDI-P/PKB juga lakukan hal yang sama, meski disampaikan melalui hubungan ke salah seorang pimpinan dewan," kata Supardi. Sementara, jelas Supardi lagi, Partai Nasdem tidak ada mencabut, cuma karena atas nama Partai bukan fraksi akibatnya Hak Angket secara syarat Formil tidak memenuhi.

Baca Juga

"Hanya tinggal Demokrat yang beranggotakan delapan orang tambah Nasdem satu orang. Syaratnya sepuluh orang lebih dari satu fraksi," jelas Supardi lagi.

Dia menyebut, penggunaan hak angket tidak dalam kapasitas menjatuhkan kepala daerah, tapi merupakan upaya DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurutnya, apabila pengajuan Hak Angket dihambat, ini menunjukkan sudah hilangnya kepedulian terhadap terselenggaranya pemerintahan baik dan bersih di Sumbar.

"Dalam pasal 106 ayat 3 undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Hak Angket merupakan penyelidikan terhadap kebijakan daerah luas dan berdampak bagi masyarakat yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Supardi.

Terpisah, Anggota Fraksi Demokrat, Muhammad Nurnas menyebutkan juga membenarkan dua fraksi yakni Gerindra dan PDI-P/PKB yang mencabut usulan Hak Angket terhadap dua kebijakan Pemprov Sumbar yang sempat mengundang kontroversial itu.

"Beda dengan Fraksi PAN, PKS, dan Golkar yang dari awal memang tidak ikut mengusulkan Hak Angket itu," kata Nurnas.

Dia melanjutkan, akibat dari dua dari tiga fraksi pengusul Hak Angket yang mencabut usulannya, sehingga menjadikan syarat formil pengusulan hak itu gugur karena tinggal satu fraksi saja.

"Jadi Hak Angket gugur secara otomatis, karena jumlah pengusul hak itu tinggal satu fraksi saja," tambah Nurnas.

Sebelumnya, terang dia, pengusul Hak Angket itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi PDIP/PKB ditambah Partai NasDem.

Sementara itu, Ketua Bappilu DPW Partai NasDem Sumbar, Ardyan menyampaikan fraksinya di DPRD Sumbar tidak menyatakan mundur dari pengusulan Hak Angket itu.

"DPW Partai NasDem Sumbar tetap berpegang pada pendiriannya mendukung usulan Hak Angket itu, namun karena Fraksi NasDem bergabung dengan PPP, maka kami tidak bisa mengusung atas nama fraksi. Jadi karena atas nama partai saja, maka usulan kami tidak diakomodir," kata Ardyan.

Komentar