Pemprov Diminta PTT Diterima jadi PPPK

Metro- 14-03-2022 18:20
Komisi I DPRD Sumbar rapat kerja bersama BKPSDM Sumbar membahas nasib 70 PTT yang masih ada di Pemprov Sumbar, di ruang rapat Bamus, Senin siang (14/3). (Dok ; Istimewa)
Komisi I DPRD Sumbar rapat kerja bersama BKPSDM Sumbar membahas nasib 70 PTT yang masih ada di Pemprov Sumbar, di ruang rapat Bamus, Senin siang (14/3). (Dok ; Istimewa)

Penulis: Arzil

Pemprov Diminta PTT Diterima jadi PPPK

Padang, Arunala -- Nasib 70 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan honorer di lingkungan Pemprov yang hingga kini masih belum jelas, dibahas Komisi I DPRD Sumbar dalam rapat kerja dengan OPD terkait di ruang rapat Bamus DPRD Sumbar, Senin siang (14/3).

Wakil Ketua Komisi I, Maigus Nasir mengatakan rapat itu kelanjutan dari apa yang disikapi Komisi I yang membidangi Pemerintahan ini sebelumnya.

Baca Juga

"Kebijakan apa yang akan bisa dilakukan terhadap PTT dan Honorer tersebut, supaya mereka bisa diangkat menjadi pegawai PPPK," tanya Maigus didampingi oleh anggota komisi lainnya yakni Radinal dan Hendra Irwan Rahim kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumbar terhadap puluhan PPT itu pada rapat kerja tersebut.

Dia juga mengatakan, jika ada persyaratan yang belum terpenuhi, maka disitulah nanti pihaknya menuntut kebijakan. Kenapa ada pertimbangan karena mereka sudah bekerja sudah 15 tahun sampai 17 tahun.

"Bagaimana tidak mereka bisa diperhatikan, minimal kalau tidak akan menjadi calon pegawai negeri mereka itu diangkat menjadi pegawai PPPK, itu saja mereka sudah menjadi sesuatu yang menggembirakan," ujar Maigus.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Sumbar, Ahmad Zakri menjelaskan, data yang dimiliki badannya, jumlah PTT di Sumbar hingga Maret 2022 ini berjumlah 70 orang. Mereka tersebar di beberapa OPD.

"Sejak diberlakukannya PP 49 tahun 2018, instansi pemerintah tidak dibolehkan lagi mengangkat tenaga honorer dan PTT tentang manajemen pegawai pemerintah perjanjian kerja," ujar Ahmad Zakri.

Kebijakan itu, lanjutnya, merujuk adanya aturan pemisahan antara PNS dan PPPK. Sementara untuk PNS sudah diatur oleh PP 11 tahun 2017 dan PPPK diatur dengan PP 49 No 2018 tersebut.

"Bagi pegawai non ASN yang sudah bertugas di instansi pemerintah sebelum lahirnya PP tersebut, mereka masih tetap diberikan masa tugas paling lama 5 tahun, artinya pada November 2023 nanti masa tugasnya sudah berakhir," tambahnya.

Zakri melanjutkan, pegawai non ASN tersebut, bisa diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam PP tersebut. Diantaranya mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

"Upaya yang telah dilakukan, PTT dan tenaga honorer tersebut telah diupayakan untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K. Proses seleksi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dalam perekrutan CPNS dan PPPK," kata Ahmad Zakri.

Komentar