Ada 67 Tenaga PPPK yang Menunggu Kepastian

Metro- 19-04-2022 21:16
Kepala BKPSDM Kota Pariaman, Irma Dawani, Kadis Nazifah, saat rakor pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan secara virtual dengan Kemenkes RI, Selasa (19/4). (Dok : Istimewa)
Kepala BKPSDM Kota Pariaman, Irma Dawani, Kadis Nazifah, saat rakor pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan secara virtual dengan Kemenkes RI, Selasa (19/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Pariaman, Arunala -- Direktur Jenderal (Dirjen) Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Arianti Anaya, menyebutkan Kemenkes sudah lakukan pendataan melalui sistem perencanaan kebutuhan SDM kesehatan, dari pendataan itu ada kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 114.402 orang saat ini.

Hal itu diungkapkan Arianti Anaya saat rakor pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan, dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan melalui Pengadaan PPPK tahun 2022, yang digelar secara virtual, Selasa (19/4).

Apa yang disampaikan Arianti ini menyikapi langkah Kemenpan-RB untuk merekrut pegawai honorer setara PNS, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga kesehatan (nakes) tahun ini.

Baca Juga

Untuk di Kota Pariaman, rakor ini diikuti Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM), Irma Dawani, Kepala Dinas Kesehatan Nazifah, dan Kepala Bagian Organisasi Setko Pariaman, Lia Lestari.

Dalam penjelasanya, Arianti menyampaikan metode perhitungan yang digunakan untuk memperoleh data kekurangan tenaga kesehatan adalah Standar Ketenagaan Minimal (SKM), yang mengacu pada Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS.

"Jika data ini dilihat, maka ada gap sebanyak 98.847 orang yang sudah ada di faskes sebagai non-ASN, tapi melebihi data informasi kebutuhan yang ada di Kemenkes," ujar Arianti.

Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Kota Pariaman, Irma Dawani mengatakan untuk tahun 2022 ini, pemerintah hanya membuka rekrutmen PPPK, dan salah satu formasi yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan.

"Untuk Kota Pariaman sendiri, sesuai dengan usulan yang telah disampaikan pada November 2021 lalu, ada sebanyak 67 orang tenaga PPPK yang telah diusulkan untuk diangkat. Mereka terdiri dari 24 orang dari tenaga kesehatan, dan 43 orang dari tenaga pengawas pertanian", ungkap Irma Dawani.

Dia menambahkan, pihaknya belum tahu apakah formasi yang

diusulkan itu bisa diterima atau ditunda. Semua itu tergantung dari keputusan pimpinan dan juga dari bagian keuangan.

"Apakah ada anggaran dana buat mereka. Seandainya dana tersebut belum ada dengan apa kita akan gaji mereka di tahun 2023 nanti," jelas Irma Dawani lagi.

Intinya, sambung Irma Dawani, masih menunggu dari bagian keuangan Setko Pariaman, apakah ada dana untuk penerima PPPK di tahun ini atau tidak.

"Jika ada, kami akan laksanakan, jika tidak maka akan tunda penerimaannya terlebih dulu," kata Irma Dawani.

Komentar