Pansus DPD RI Bahas Dinamika UU Ciptaker

Metro- 31-05-2022 20:38

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Keberadaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih alami dinamika, pasca pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2020 lalu.

Bahkan, dengan masih adanya beragam tanggapan mengenai UU Cipta Kerja ini, Panitia Khusus atau Pansus dari DPD RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Raker ini digelar guna menggali sejauh mana UU Cipta Kerja dilaksanakan setelah ada Judicial Review terhadap UU Cipta Kerja pada 25 November 2021 yang lalu.

Baca Juga

Raker yang dipimpin ketua Pansus Ciptaker DPD RI, Alirman Sori itu menggali sejauh mana dampak dari keberadaan UU Ciptaker itu.

"Sebagai lembaga Legislatif, DPD RI memiliki kewajiban untuk dapat melihat dan mendengar sampai sejauh mana UU Cipta Kerja dilaksanakan pasca dibacakannya putusan MK tersebut," kata Ketua Pansus Ciptaker, Alirman Sori, saat rapat kerja, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Sebab, kata Senator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini, berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, pihak Pansus ingin mengetahui apa-apa saja persoalan yang muncul saat ini mengenai UU Ciptaker itu.

"Untuk itu, kami dari DPD Pansus Khusus Cipta Kerja mencoba untuk memperdalam dampak yang ditimbulkan dari putusan dimaksud, utamanya yang berkaitan dengan Angka 3, Angka 4, dan Angka 7 dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," kata Alirman Sori.

Selain itu, lanjutnya, Pansus DPD RI juga ingin mengetahui langkah-langkah serta tindak lanjut dari pemerintah pasca putusan MK dan perubahan terhadap UU Cipta Kerja, yang memerintahkan dilakukannya perubahan UU Cipta Kerja paling lambat dua tahun. Sori.

Alirman Sori menjelaskan, melalui rapat kerja ini, Pansus Cipta Kerja DPD RI juga ingin memperdalam inventarisasi materi mengenai langkah apa yang diambil pemerintah terkait dengan telah disahkannya pengaturan mengenai format serta teknis penyusunan UU yang menggunakan metode Omnibus Law, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej dihadapan pimpinan dan anggota Pansus DPD RI menjelaskan, dampak putusan MK yang harus dipahami, bahwa dua tahun sebagai masa tenggang, yang pertama digunakan sebagai masa berlakunya UU Ciptaker, lalu pemerintah dapat menyempurnakan substansi UU tersebut dan dalam dua tahun membentuk dan menyempurnakan UU Cipta Kerja yang diafirmasi bermasalah oleh MK.

"Menurut saya yang menjadi isu strategis bagi DPD RI terkait perubahan UU Ciptaker ini, memastikan agar substansi terkait daerah bisa dikoordinasikan dengan DPD RI dahulu. Saran saya ada baiknya 34 provinsi ke DPD RI karena terkait representasi daerah, kedua memastikan substansi tidak bertentangan dengan Perda, ketiga DPD RI bisa memberikan masukan terkait UU ini, dan memastikan Perda sejalan dengan UU Ciptaker," ungkap Edward Omar Sharif Hiariej. (*)

Komentar