Total Biaya Pilkada di Sumbar Capai Rp 417 Miliar

Metro-38 hit 05-02-2020 17:30
Anggota KPU Sumbar Izwaryani saat jadi nara sumber dalam pelatihan yang diadakan Dit Intelkam Polda Sumbar, Rabu (5/2). (amz)
Anggota KPU Sumbar Izwaryani saat jadi nara sumber dalam pelatihan yang diadakan Dit Intelkam Polda Sumbar, Rabu (5/2). (amz)

Penulis: Administrator | Editor:

Padang, Arunala - Polda Sumbar melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan berikan pelatihan kepada sejumlah jurnalis, LSM, organisasi kepemudaan (OKP) dan stakeholder terkait.

Pelatihan yang diadakan di Hotel Basko Padang, Rabu (5/2) itu berkaitan pemahaman peserta dalam menyikapi situasi dan kondisi dalam menghadapi pilkada serentak 2020 di Sumbar.

Pada kesempatan itu, pihak Polda hadirkan empat orang Nara sumber yang kompeten yakni Anggota KPU Sumbar Izwaryani, Anggota Bawaslu Sumbar Vifner, akademisi Unand Ilham Adelano Azre dan pemerhati kepemiluan dan Demokrasi di Sumbar Mufti Syarfie.

Baca Juga

Anggota KPU Sumbar, Izwaryani menyebutkan total biaya untuk pilkada serentak 2020 di Sumbar menelan dana sekitar Rp 417 miliar.

"Jumlah dana itu sudah termasuk dengan biaya penyelenggaraan pilgub di enam kab kota yang tidak selenggarakan pilbup ataupun pilwakopilwako sebesar Rp 131 miliar," kata Izwaryani.

Izwaryani juga menyampaikan dalam estimasi biaya Rp 417 miliar itu di anggaran untuk satu pasang pilgub dan dua pasang pilbup atau dua paslon pilwako.

Dia juga terangkan, KPU akan laksanakan tahapan penerimaan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang berlangsung 16-20 Februari ini. Disusul lakukan tahapan pemutahiran data pemilih yang akan dilaksanakan pada 23 Maret hingga 17 April 2020 untuk menentukan siapa saja masyarakat yang punya hak pilih pada pilkada nanti.

"Seterusnya untuk tahap pendaftaran pencalonan baik untuk perseorangan maupun calon dari parpol yakni 16-18 Juni 2020. Kemudian penetapan calon 8 Juli 2020 dan pada 9 Juli 2020 tahapan penentuan nomor urut calon," terang Izwaryani.

"Meski sudah disusun tahapannya, kami akui potensi akan timbulnya riak terkait pilkada tetap ada. Dan ini yang perlu kami perhatikan," imbuh Izwaryani. (amz)

Komentar