Pimpinan PPID Diminta Bisa Antisipasi Pidana Informasi Publik

Metro- 07-07-2022 18:24
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska saat membuka monev keterbukaan informasi publik sesi II di Bukittinggi, Kamis siang (7/7). (Dok : Istimewa)
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska saat membuka monev keterbukaan informasi publik sesi II di Bukittinggi, Kamis siang (7/7). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Bukittinggi, Arunala - Kamis (7/7) ini, Ketua Komisi Informasi Sumatra Barat (KI Sumbar) Nofal Wiska membuka sesi II Monev Informasi Publik 2022.

Sesi II Monev ini diikuti oleh pemerintahan nagari dan pemerintahan desa, BumNag, BUMD, BumDes dan BLUD di Sumbar."

Keterbukaan Informasi Publik adalah adalah prosedur pelayanan badan publik dalam memenuhi kebutuhan hak untuk tahu publik, sesuai aturan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Nofal Wiska, saat buka sesi II monev itu di Kota Bukittinggi, Kamis itu.

Baca Juga

Nofal Wiska juga menyebut pentingnya PPID dalam mengantisipasi Pidana Informasi.

"Ke depan, ketentuan pidana informasi akan digunakan masyarakat terhadap badan publik yang tak terbuka informasi dan dokumentasi. Ketika publik melapor ke pihak berwajib, kemudian lanjut ke tahap penyidikan, dan memenuhi unsur pidananya, maka yang menjadi tersangka adalah atasan dari PPID," ujar Nofal.

Sebelum sampai sejauh itu, Nofal berharap PPID mampu mengantisipasi baik sengketa informasi publik maupun pidana informasi publik.

"Makanya, monev hari ini dalam rangka penguatan peran, struktur dan regulasi dalam mengelola informasi publik," ujar Nofal.

Komentar