Kapasitas dan Pemahaman PPID Perlu Di-upgrade

Metro- 20-04-2022 15:29
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska sedang berikan materi penguatan kepada PPID pelaksana se Kabupaten Tanahdatar, Rabu siang (20/4). (Dok : Istimewa)
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska sedang berikan materi penguatan kepada PPID pelaksana se Kabupaten Tanahdatar, Rabu siang (20/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Batusangkar, Arunala - Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan kapasitas PPID Tanahdatar berlangsung serius di tengah ancaman berjibunnya permohonan informasi publik ke Pemkab Tanahdatar maupun wali nagari di Tanahdatar, Rabu (20/4).

Rakor ini dimaksudkan untuk mengupgrade kerja dan tata kelola pengelolaan informasi publik di pemkab dan nagari se Tanahdatar.

Rakor dibuka Wakil Bupati Tanahdatar, Richi Aprian, dihadiri Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska dan Komisioner membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Adrian Tuswandi di aula Kantor Bupati Tanahdatar.

Baca Juga

Richi Aprian menjelaskan keterbukaan informasi publik adalah ciri penting negara demokratis.

"UU 14 Tahun 2008 adalah momentum hukum menjadi penting dalam mengelola dan melayani publik dalam membutuhkan informasi," ujar Richi Aprian saat memberikan sambutan pada Rakor peningkatan kapasitas PPID se Tanahdatar.

Tidak semua informasi harus dibuka sesuai prinsip transparan ada informasi dikecualikan.

"Tapi informasi dikecualikan ketat dan terbatas," ujar Richie.

Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska kepada peserta rakor mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sesuatu yang harus ditakutkan.

"Saat ini PPID Utama Pemkab Tanahdatar harus berbenah diri. Soalnya, masyarakat semakin cerdas menuntut haknya. Kalau memang diputuskan berikan akses informasi mudah, cepat dan berbiaya murah ke publik, publish saja di website resmi pemkab," ujar Nofal Wiska.

Komentar