Muchlasin Sebut DPRD Sumbar akan Tampung Tuntutan Para Buruh

Metro- 10-08-2022 14:31
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Mochlasin didampingi Sekwan Raflis saat temui anggota DPD KPSI Sumbar yang demo di depan gedung DPRD Sumbar, Rabu (10/8). (Dok : Istimewa)
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Mochlasin didampingi Sekwan Raflis saat temui anggota DPD KPSI Sumbar yang demo di depan gedung DPRD Sumbar, Rabu (10/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Keberadaan Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Kerja) masih terus digugat para buruh yang ada di Indonesia.Buktinya, pada Rabu (10/8) ini, berbagai aliansi buruh di beberapa daerah bergerak melakukan aksi penolakan mereka terhadap UU Omnibus Law ini.

Di Sumbar, aksi menentang keberadaan UU ini dilakukan oleh sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh dengan aksi unjuk rasa serentak di depan gedung DPRD Sumbar, Padang, Rabu (10/8).

Aksi demo tersebut mereka menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law ini. Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Sumbar, Arsukman Edi dalam orasinya mengatakan muatan Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Kerja) melewatkan azas keterbukaan.

Baca Juga

Atas perihal itu, lanjut dia, kaum buruh menjadi ketidakadilan dan kehilangan pemberian berasal dari negara di dalam era bekerja.

"Karena standing kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih energi (outsourcing), dan ancaman PHK yang tiap saat menghantui dan juga ketentuan yang menurunkan standar kesejahteraan," ujar Arsukman Edi yang juga Ketua DPD KSPSI Sumbar dalam orasinya di DPRD Provinsi Sumbar.

Dari pantauan saat itu, terdengar yel yel yel disampaikan kordinator demo buruh, inkonstitutional Omnibus Law menindas pekerja, Omnibus Law tidak amanah, Omnibus Law tidak berkeadilan, cabut jawab peserta demo, serentak.

"Tentu saja perihal ini bakal menyebabkan terganggunya keseimbangan, kecocokan dan kecocokan dan juga produktivitas di dalam hubungan industrial," sambung, Arsukman Edi.

Aksi Sejuta Buruh dimulai di kantor DPD KSPSI Jalan Rasuna Said dan sesudah itu long march ke kantor DPRD Sumbar area aksi demo.

Kehadiran para anggota DPD KSPI Sumbar itu, langsung didatangi Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Mochlasin dengan didampingi Sekwan Raflis.

Di depan para pengunjuk rasa, Mochlasin menyampaikan akan menampung dan melanjutkan tuntutan DPD KSPSI Sumbar tentang UU Omnibus Law tersebut pada pimpinan dewan untuk dibicarakan dan dilanjutkan kepada pemerintah pusat.

"Kami terima semua tuntutan ini, selanjutnya akan saya sampaikan pada pimpinan untuk diteruskan pada pemerintah pusat termasuk DPR RI," ucap Mochlasin.

Dia menegaskan kewenangan dalam membatalkan undang-undang ada pada pemerintah pusat, sedangkan DPRD Sumbar hanya bisa melanjutkan dan memberi rekomendasi pengiriman tuntutan masyarakat.

Komentar