Supardi Singgung Soal Tingginya Inflasi Sumbar

Metro- 01-09-2022 14:07
Ketua DPRD Sumbar, Supardi disaksikan Sekprov Hansasti menandatangani naskas penetapan hasil perubahan anggaran APBD Sumbar 2022 di ruang siding utama DPRD Sumbar, Kamis (1/9). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi disaksikan Sekprov Hansasti menandatangani naskas penetapan hasil perubahan anggaran APBD Sumbar 2022 di ruang siding utama DPRD Sumbar, Kamis (1/9). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Setelah rangkaian pembahasan anggaran untuk APBD perubahan 2022, antara Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Sumbar dilakukan, akhirnya pihak DPRD Sumbar menetapkan plafon anggaran perubahan itu dalam rapat paripurna yang dilakukan Kamis (1/9) di ruang sidang utama gedung dewan itu.

Untuk plafon anggaran tambahan itu, ditetapkan sebesar Rp150,4 miliar lebih atau naik sebesar 2,54 persen dalam Perubahan KUA PPAS 2022 yang telah disepakati Pemprov dan DPRD Sumbar pada Kamis (1/9).

Namun sebelum penetapan plafon anggaran perubahan itu dilakukan, Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin rapat itu lebih dulu mengemukakan ada beberapa hal penting yang perlu jadi perhatian pihak Pemprov Sumbar.

Baca Juga

"Hal pertama yang perlu dijelaskan, yakni menyangkut rendahnya realisasi belanja daerah hingga per 31 Juni 2022. Rata-rata realisasi belanja daerah mencapai 36,78 persen," kata Supardi.

Melihat realisasi belanja serupa itu, sebut Supardi, Banggar DPRD menilai itu menunjukkan OPD tidak sungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD 2022.

Kemudian, lanjutnya, usulan perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang ditampung dalam perubahan KUA-PPAS 2022 telah memperhatikan capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada semester I/2022, serta Silpa yang ditetapkan dalam Perda tentang pelanggungjawaban elaksanaan APBD 2021.

"Selanjutnya, menyangkut keberadaan Pokja-Pokja pada Bro Pengadaan Barang dan Jasa, perlu devaluasi secara menyeluruh, bak dari aspek profesionalitas maupun ntegntasnya. Proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu yang lama yang berpotensi tidak mencukupi lagi waktu yang terseda untuk pelaksanaan pekerjaan," ucap Supardi.

Dia menambahkan, untuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang menjad kewenangan OPD, perlu menyiapkan SDM yang bersertifikasi pengadaan barang dan jasa pada masing-masing OPD.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sumbar, Hansastri yang hadir mewakili gubernur dalam rapat paripurna itu mengatakan pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Sumbar 2022 telah dilaksanakan secara bersama antara pemprov dan DPRD.

"Syukur Alhamdulillah, dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal Badan Musyawarah DPRD sehingga dokumen perencanaan anggaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman,arah dan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Hansastri.

Komentar