MenPAN RB Puji Kinerja Pemprov Sumbar

Metro- 26-09-2022 13:01
Gubernur Mahyeldi bersama MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas, Senin (26/9). (Dok : Istimewa)
Gubernur Mahyeldi bersama MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas, Senin (26/9). (Dok : Istimewa)

Penulis: Derizon Yazid

Padang, Arunala.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Abdullah Azwar Anas, memuji atas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tingkat kematangan baik.

Apresiasi itu disampaikan Pak Anas -sapaan akrab menteri- saat memberikan pengarahan kepada bupati dan walikota se-Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (26/9).

Menurut Anas, nilai indeks SPBE Pemprov Sumbar di tahun 2021 adalah 2.69 dengan predikat baik sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga

"Indeks SPBE sudah Baik. Harus ditingkatkan terus karena digitalisasi itu tidak terbendung lagi. Sehingga kedepan Sumbar juga bisa jadi provinsi percontohan SPBE di Sumatera," kata MenPanRB.

Lebih lanjut dalam pemaparannya, menteri Anas juga menyampaikan Tiga Fokus Reformasi Birokrasi Tematik saat ini, yakni reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi investasi pertumbuhan ekonomi inklusif serta reformasi birokrasi administrasi pemerintahan.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sumbar sebagai daerah tujuan pertama pasca dilantiknya Pak Anas yang mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu sebagai MenPanRB.

"Sumbar merupakan provinsi pertama yang dikunjungi pak menteri sejak dilantik. Ini tentu memberi semangat dan motivasi bagi kami. Semoga reformasi birokrasi kami di Sumbar bisa menjadi lebih baik lagi," kata Mahyeldi.

Komitmen reformasi birokrasi Pemprov Sumbar menurut gubernur sudah diwujudkan sejak awal dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah (Perda) tentang SPBE, yakni Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang SPBE.

Ditambahkan gubernur, implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemprov Sumbar saat ini terus dioptimalkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Optimalisasi tersebut meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan ketatalaksanaan, manajemen SDM, pengawasan dan penguatan pelayanan publik.

Implementasi reformasi Birokrasi di Sumbar, lanjut gubernur sudah berlangsung selama 3 periode. Dimulai dengan menetapkan Pergub Sumbar Nomor 24 Tahun 2011 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar tahun 2011-2015.

Lalu dilanjutkan road map reformasi birokrasi tahun 2016-2021, dan terakhir ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang road map reformasi birokrasi Tahun 2022-2026.

"Terkait reformasi birokrasi, Pemprov Sumbar menempatkannya pada Misi ke 7 kepala daerah. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi ke 7 ini mengacu pada PermenPAN 25 tahun 2020. Tiga periode Reformasi Birokrasi mengarah pada perbaikan yang sama yaitu menuju birokrasi yang bersih akuntabel. Birokrasi yang efektif efisien dan pelayanan masyarakat yang prima," lanjut Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal, ditempat terpisah mengungkapkan, untuk penilaian Evaluasi SPBE tahun 2022, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui kegiatan pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan beberapa perbaikan, diantaranya pada domain yang masih memiliki nilai kurang yaitu Domain Manajemen SPBE.

"Optimalisasi lain yang dilakukan adalah aspek penerapan manajemen SPBE dengan membangun Portal Satu Data Sumbar," ucap Jasman.

Selain itu juga mendorong OPD terkait untuk terbentuknya Pergub Satu Data Sumbar serta membangun sistem informasi untuk manajemen aset TIK.

Sedangkan untuk tata kelola SPBE, Diskominfotik membangun sistem penghubung layanan instansi pemerintah.

"Untuk aspek Audit TIK melakukan ISO 27001 untuk menghasilkan standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada ruang server dan perangkat Infrastruktur lainnya di Diskominfotik," kata Jasmani Rizal.

Komentar