Gubernur: Kepala Daerah Perlu Diadvokasi Soal UU ASN

Metro- 18-10-2022 11:37
Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat berikan paparannya soal netralitas ASN pada pemilu dan pilkada serentak 2024 dalam rakor yang diadakan Bawaslu Sumbar di Padang, Selasa (18/10). (Foto : Arzil)
Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat berikan paparannya soal netralitas ASN pada pemilu dan pilkada serentak 2024 dalam rakor yang diadakan Bawaslu Sumbar di Padang, Selasa (18/10). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Rapat koordinasi (rakor) Bawaslu Sumbar dengan kepala daerah di Sumbar terkait netralitas ASN di Sumbar pada pemilu 2024, di Padang, Selasa (18/10).

Rakor yang dihadiri langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi itu tampaknya hanya dihadiri dua atau tiga kepala daerah, kemudian wakil kepala daerah di kabupaten kota, bahkan yang hadir di hari itu hanya para Asisten bahkan ada juga kepala Kesbangpol saja.

Tidak semuanya bupati dan wali kota yang hadir dalam rakor ini diakui Mahyeldi, namun dirinya tetap berpikiran positif soal itu.

Baca Juga

"Rakor yang diadakan Bawaslu Sumbar ini jelas sangat penting, mengingat hal itu membahas soal netralitas ASN baik untuk pemilu dan pilkada serentak 2024, maka kepala daerah minimal Sekretaris daerah (Sekda) di masing-masing daerah jelas memang diminta komitmennya," kata Mahyeldi saat ditanya Arunala.com seusai berikan arahan di rakor Bawaslu Sumbar itu.

Saat ditanya, hanya beberapa kepala daerah saja yang hadir, dan dikhawatirkan apakah poin penting dari rakor itu tidak optimal bisa diterapkan? Mahyeldi menjawab hal itu tidak perlu dicemaskan.

"Sebab nantinya daerah yang hanya mengirimkan Asisten atau Kepala Kesbangpol-nya tentu akan menyampaikan hasil rakor ini kepada kepala daerah dan Sekda mereka masing-masing," kata Mahyeldi.

Menyangkut netralitas ASN pada pemilu dan pilkada 2024 nanti, Mahyeldi mengakui hal ini sangat perlu sekali dijaga, karena mereka (ASN, red) merupakan tonggak stabilnya suatu pemerintahan atau daerah.

"Kalau saya, seperti gubernur saat ini tidak mengerti betul menyangkut aturan ASN seperti. Contoh ketika sebuah keputusan yang dibuat kepala daerah menyangkut kepegawaian (ASN), bertentangan dengan Perundangan-undangan yang lebih tinggi, maka putusan kepala daerah itu batal jadinya," kata Mahyeldi.

Dia melanjutkan, cara terbaiknya agar tidak muncul kasus keputusan kepala daerah dialunir oleh UU ASN, yakni dengan mengadvokasi kepala daerah tentang aturan menyangkut ASN.

"Soalnya, kepala daerah merupakan jabatan politik, dan mereka bertanggung jawab kepada Kemendagri, bukan kepada Kemen PAN RB," katanya.

"Bila tidak ada netralitas ASN, akan berdampak pada ketimpangan pelayanan, dan kurangnya profesionalisme, sementara negara justru inginkan asn punya kualifikasi dunia," pungkas Mahyeldi.

Komentar