Bawaslu Sumbar Beri Penguatan Penyusunan IKP 2024 pada Jajarannya di Daerah

Metro- 25-10-2022 15:15
Tim Bawaslu Sumbar yang dipimpin Kabag Pengawasan, Andi Bastian dengan Ketua Bawaslu Pasbar, Emra Patria dialog terkiat penyusunan IKP pemilu dan pemilihan 2024 di daerah itu, Selasa siang (25/10). (Foto : Arzil)
Tim Bawaslu Sumbar yang dipimpin Kabag Pengawasan, Andi Bastian dengan Ketua Bawaslu Pasbar, Emra Patria dialog terkiat penyusunan IKP pemilu dan pemilihan 2024 di daerah itu, Selasa siang (25/10). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Pasbar, Arunala.com - Di pemilu dan pemilihan 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ingin menggali lebih dalam lagi indikator kerawanan pemilu (IKP) pemilu dan pemilihan 2024.

Hal itu sesuai arahan yang diberikan Bawaslu RI kepada jajarannya mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota.

Seperti disampaikan Kabag Pengawasan Bawaslu Sumbar, Andi Bastian bersama tim yang terdiri Dinka Farisi, Rinto Amarta Wiguna termasuk Arunala.com saat dialog langsung dengan ketua Bawaslu Pasaman Barat (Pasbar), Selasa (25/10).

Baca Juga

"Dulu indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilu 2019 lalu, Bawaslu RI membuat 162 indikator IKP di pemilu 2019 dan pemilihan 2020, namun untuk pemilu dan pemilihan 2024 nanti, Bawaslu RI merilis ada 61 bentuk indikator IKP Jumlah itu diperkecil, namun tidak mengurangi nilai bobotnya," kata Andi Bastian saat dialog itu.

Andi Bastian juga menyebutkan, meski indikator IKP 2024 diperkecil, namun dalam penyajian laporannya juga berbeda dari sebelumnya.

Kali ini, lanjutnya, penyajian laporan IKP 2024 yang dibuat Bawaslu di daerah lebih menitikberatkan pada bentuk narasi dan dokumen pendukung resmi yang menarasikan variabel dari indikator IKP yang dibuat itu.

Sedangkan, Ketua Bawaslu Pasbar, Emra Patria menjelaskan, Untuk saat ini dirinya masih sesuaikan variabel IKP 2024 yang sekarang dikeluarkan Bawaslu RI.

"Soalnya, pola penyajian IKP 2024 kali ini memang berbeda. Dulu hanya dalam bentuk kuisioner saja. Namun kini selain kuisioner, kami juga harus menuliskan atau menarasikan secara detail kejadian yang berpotensi pada kerawanan pemilu, termasuk harus menuliskan berapa kali kejadian itu kami temui atau kami tangani," kata Emra Patria.

Meski pola identifikasi IKP 2024 berbeda, Emra Patria mengaku pihaknya bertekad dalam waktu dekat atau pada November depan akan berikan arahan pada jajarannya di Pasbar untuk memahami pemberlakuan IKP 2024 itu.

Dia juga menambahkan, pihaknya juga minta waktu untuk sosialisasikan IKP 2024 ini dengan beberapa pihak terkait lainnya yang ada di Pasbar soal IKP 2024 tersebut.

Sedangkan staf Bawaslu Sumbar Rinto Amarta Wiguna menerangkan, tujuan sosialisasi menyangkut pendataan IKP pemilu dan pemilihan 2024 yang ditugaskan Bawaslu RI, agar nantinya Bawaslu kabupaten kota memahami tata cara membuat dan pengisian daftar IKP 2024 ini.

Rinto menyebutkan, ada beberapa level dalam pola pengisi IKP itu, kemudian pengisiannya harus disesuaikan dalam bentuk kerawanan.

"Kalau memang ditemukan pihak bawaslu misalnya tingkat kerawanan rendah, sedang dan tinggi, misalnya terkait kasus intimidasi terhadap penyelenggaraan pemilu, terkait unsur sara dan potensi kerawanan lainnya.

Termasuk juga menuliskan jumlah kasus yang terjadi lalu kemudian dibuatkan narasinya.

"Yang penting diperhatikan, Bawaslu harus jelas dari mana sumber datanya didapat," sebut Rinto.

Sedangkan Dinka Farisi menambahkan, secara kontruksi IKP 2024 itu ada empat dimensi yakni partisipasi, kontestasi, konteks sosial politik, dan penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, lanjut Dinka, ketika ada 10 kejadian indikator kerawanan, dan dengan lokus berbeda, jadi pihak Bawaslu daerah tetap menjelaskan secar rinci seperti apa kerawanan yang muncul, contoh adanya upaya intimidasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

Dia menerangkan, perbedaan IKP yang kini, Bawaslu yang pilih data potensi munculnya ikp, misalnya adanya indikasi intervensi terhadap.

Namun, sambung dia, ketika proses pengumpulan data resmi tidak didapat, itu bisa diambil dari media cetak dan elektronik yang dengan catatan punya kredibilitas yamg bisa dipercaya.

"Sebelum pengumpulan data IKP 2024 ini, pimpinan Bawaslu daerah harus tentukan dulu instansi yang akan dituju, namun lebih dulu harus diiringi dengan dokumen resmi ke pihak bersangkutan," kata Dinka.

Komentar