Jaminan Pemprov Sumbar terhadap Pembangunan

Metro- 06-01-2023 15:26
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saksikan Gubernur Mahyeldi tandatangani MoU pengesahan Perda menyangkut Pembangunan Infrastuktur Berkelanjutan, di Padang, Jumat (6/1). (Dok Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saksikan Gubernur Mahyeldi tandatangani MoU pengesahan Perda menyangkut Pembangunan Infrastuktur Berkelanjutan, di Padang, Jumat (6/1). (Dok Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - Peraturan daerah (Perda) menyangkut pembangunan infrastuktur berkelanjutan resmi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/1).

Pengesahan perda ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Gubernur Mahyeldi dari Pemprov Sumbar dan Ketua DPRD Sumbar Supardi dengan disaksikan unsur pimpinan DPRD dan Sekprov Hansastri.

Sebelum pengesahan perda dilakukan, lebih dulu ketua Komisi IV, Zulkenedi Said menyampaikan pendapat komisinya terkait ranperda yang akan disahkan nantinya.

Baca Juga

Sedangkan, Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin rapat hari itu menyampaikan, sebelumnya ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan ini merupakan salah satu dari tiga ranperda di luar Propemperda tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan fasilitasi.

"Selanjutnya, Mendagri melalui surat No.188 tertanggal 20 April 2022, telah menetapkan hasil fasilitasi terhadap ranperda dan hasil fasilitasi tersebut terdapat beberapa catatan, perbaikan, masukan dengan komisi terkait," jelas Supardi.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menilai, pengesahan Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Disamping itu, lanjut Mahyeldi, perda ini juga dapat mendorong langkah yang komprehensif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pembangunan infrastruktur sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sumbar.

"Pada prinsipnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumbar dibagi menjadi 6 garis besar yakni pembangunan infrastruktur energi terbarukan, infrastruktur bangunan gedung, infrastruktur sumberdaya air, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur air bersih dan sanitasi dan infrastruktur perhubungan," kata Mahyeldi.

Selain itu, Mahyeldi minta pada OPD yang menginisiasi lahirnya Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini untuk segera lakukan sosialisasi terkait perda tersebut setelah diundangkan.

"Dengan ditetapkannya Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini menjadi Perda, pembangunan infrastruktur di sumbar dapat lebih berkualitas, saya harap pembangunan infrastruktur di Sumbar memiliki kualitas yang terbaik dan tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya," kata Mahyeldi.

Komentar