Anggaran KI dan KPID Digaransi Tim Banggar DPRD Sumbar

Metro-93 hit 22-09-2020 21:29
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska serahkan timeline program kerja KI hingga Desember 2020 kepada Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri, Selasa (22/9). (Dok : Istimewa)
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska serahkan timeline program kerja KI hingga Desember 2020 kepada Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri, Selasa (22/9). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Bukittinggi, Arunala -- Alokasi anggaran untuk dua lembaga negara yakni Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaraan Daerah (KPID) Sumbar, yang diusulkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2020 mendapat garansi dari tim badan anggaran (Banggar) DPRD Sumbar.

Tidak itu sana, Tim Banggar juga mewanti-wanti OPD yang menaungi anggaran dua lembaga ini untuk tidak memangkas anggaran bagi KI dan KPID itu.

"Saya ingatkan untuk kedua lembaga ini sudah final ya, jangan ada lagi anggarannya diutak-atik oleh siapa pun termasuk OPD yang diamanahkan UU 14 Tahun 2008 untuk memfasilitas anggaran KI dan KPID ini," ungkap Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Syamsul Bahri dalam rapat pembahasan APBD Perubahan Sumbar 2020 yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi, Selasa (22/9).

Baca Juga

Rapat pembahasan APBD Perubahan Sumbar 2020 itu, selain Tim Banggar DPRD, juga hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumbar, sejumlah kepala OPD, KI dan KPID Sumbar.

Menurut Syamsul Bahri, kalau ada OPD yang perlu penambahan anggaran maka sampaikan saja di forum ini termasuk alasan urgennya untuk ditambah.

"Jangan anggaran KI atau KPID pula dikurangi,"ujar politisi senior PDI Perjuangan Sumbar ini.

Hal lain disampaikan Syamsul Bahri yakni menyangkut turunnya pendapat asli daerah (PAD) Sumbar tahun ini akibat dampak pandemi Covid-19.

"Akibat turunnya PAD, maka sulit bagi Tim Banggar mengakomodir permintaan OPD untuk penambahan angaranya termasuk juga aspirasi masyarakat,"ujar Symsul Bahri.

Apalagi kata dia, Mendagri telah mewanti-wanti kepada tiap pemda dan DPRD memfokuskan programnya pada tiga hal yaitu penanganan dampak kesehatan, recovery ekonomi dan jaring pengamanan sosial (JPS).

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menegaskan pembahasan APBD Perubahan 2020 harus berpedoman pada instruksi Mendagri.

"Akan terjadi perubahan drastis dan itu harus disinergikan dengan instruksi Kemendagri,"ujar Irsyad Sjafar.

Sementara, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska yang mendengarkan penegasan Ketua Komisi I DPRD Sumbar tentang adanya garansi untuk tambahan anggaran untuk lembaga itu, menyampaikan rasa terima kasihnya.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Komisi I, dan Badan Anggaran DPRD serta TA PAD Sumbar yang telah mengakomodir di KUA PPAS usulan penambahan anggaran tahun 2020. In Syaa Allah kami berkomitmen untuk 100 persenkan realisasi anggaran 2020," ujar Nofal saat itu.

Setelah menyampaikan beberapa penjelasan kenapa KI Sumbar ajukan penambahan anggaran, Nofal langsung menyerahkan time line program kerja lembaga itu hingga Desember 2020 kepada Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri.

Komentar