Penyedian Informasi Publik Tidak Dipungut Biaya

Metro-51 hit 08-10-2020 13:32
Tim Visitor KI Sumbar, Kiki Eko Saputra tengah menguji dokumen di PPID Utama Pemko Padang Panjang, Kamis (8/10). (Dok :  Kisb)
Tim Visitor KI Sumbar, Kiki Eko Saputra tengah menguji dokumen di PPID Utama Pemko Padang Panjang, Kamis (8/10). (Dok : Kisb)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padangpanjang, Arunala -- Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang terus berupaya menjadi pemko yang terbuka bagi masyarakatnya dan yang lain.

Komitmen menjadi pemerintah yang terbuka diaplikasikan dengan terbukanya akses publik terhadap informasi publik misalnya penggunaan APBD kota itu yang bisa dilihat secara online maupun offline.

"Tidak itu saja, soal data penerima BLT juga sangat terbuka sekali informasinya dari BPK Padangpanjang, dan saya rasa ini yang pertama di Sumbar," ujar Kepala Dinas Kominfo sekaligus PPID Utama Pemko Padangpanjang, Ampera Salim saat menerima tim visitasi KI Sumbar, di ruang kerjanya, Kamis (8/10).

Baca Juga

Tim visitasi KI Sumbar yang meninjau PPID Kota Padangpanjang itu, dipimpin Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi dan Arif Yumardi serta Kiki Eko Saputra.

Ampera Salim merangkan, keterbukaan informasi yang disajikan Pemko Padangpanjang itu berangkat dari regulasi Wali Kota Fadli Amran yang menginginkan kotanya bisa memberikan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.

"Bahkan semua pelayanan informasi publik tidak dipungut bayaran terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi publik," ujar Ampera Salim lagi.

Dia dalam kesempatan itu juga membeberkan segala pola dan model pengelolaan pelayanan informasi publik di kota itu.

Sedangkan Komisioner KI Sumbar Arif menyangkut visitasi hari itu untuk memastikan penilaian KI ini berhubungan dengan badan publik yang masuk nomiantor Monev KI dalam rangka Anugerah Keterbukaan Informmasi Publik 2020.

"Uji fakta dan menggali pemahaman PPID Utama tehadap arti penting keterbukaan informasi publik di suatu lembaga. Juga dinilai soal komitmen, konsisitensi, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi (5K)," ujar Arif.

Wakil Ketua KI Sumbar Adrian justru menitikberatkan keterbukaan informasi publik di banyak badan publik sangat tergantung atas komitmen kepala daerah, atasanya PPID atau PPID utamanya.

"Harus ada pergantian para pejabat itu. Sebab sering terjadi penyusutan terhadap komitmen keterbukaan informasi publiknya, sehingga keterbukaan informasi publik terstruktur, masif dan struktural masih jauh dari harapan.

Ganti pejabat maka ganti pula pemahamannya terhadap keterbukaan informasi publik itu," ujar Adrian.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan visitasi hari ini (Kamis, red), KI Sumbar membentuk dua tim. Untuk tim 1 dipimpin Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dan Ketua Monev 2020, Tanti Endang Lestari, tujuan visitasi tim ini adalah Pemkab Pesisir Selatan.

Komentar