Padang, Arunala -- Ketua DPRD Sumbar, Supardi meminta agar Dinas Sosial(Dinsos) provinsi dan kabupaten kota lebih memperhatikan lagi data masyarakat penerima bantuan sosial yang dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di masing-masing kabupaten kota.
Pasalnya, dari berbagai masukan yang didapat Supardi, ada diantara masyarakat penerima bantuan sosial itu (menurut data DTKS, red) berasal dari keluarga mampu.
Meski tak memastikan, ia menerka salah satu penyebab masalah data bermasalah adalah dari petugas yang melakukan input data.
Untuk hal ini, perlu diadakannya pelatihan atau worskhop tentang peningkatan kualitas SDM petugas data. Terlebih lagi, 'open rektuitment' petugas input data harus diseleksi secara profesional.
"Saya kira kalau petugas aplikator data main pilih saja, hal ini yang akan menyebabkan data yang terkumpul jadi bermasalah. Apalagi sampai ada unsur politis dari petugas data dalam melakukan penginputan," kata Supardi, saat hadir dalam rapat koordinasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) bagi penerima bantuan PBI-JK yang dilaksanakan Dinsos Sumbar, di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (16/3).
Supardi juga menjelaskan, sejak berlangsungnya masa pandemi Covid-19, sebut Supardi, banyak data dalam DTKSyang bermasalah. Hal ini sangat dirasakan oleh seluruhDinsosse-Sumbar.
Melihat kenyataan yang ada ini, Ketua DPRD Sumbar ini meminta Dinsos untuk bergerak cepat dan menyelesaikan data valid di tahun 2022 ini. Karena, menurutnya daerah di Sumbar tidak sebanyak daerah yang ada di Pulau Jawa.
KemudianSupardimenjelaskan, setiap saat selalu bermasalah terkait data terpadu, apalagi kalau persoalan bencana pasti yang bermasalah itu adalah data terpadu.
"Persoalan sekarang ini adalah seperti yang kita bicarakan, rekruitmen itu bermasalah. Soalnya data yang masuk ke data terpadu itu melalui tim aplikator yang ditunjuk oleh Dinsos kabupaten kota," ungkapnynext
Komentar