Ketua KPK: 300 lebih Anggota DPRD Terjerat Kasus Korupsi

Metro- 21-06-2022 08:05
Ketua KPK RI, Firli Bahuri seusai beri pencerahan penanganan kasus korupsi di DPRD Sumbar, Senin (20/6). (Dok : Istimewa)
Ketua KPK RI, Firli Bahuri seusai beri pencerahan penanganan kasus korupsi di DPRD Sumbar, Senin (20/6). (Dok : Istimewa)

.

Memajukan kesejahteraan umum harus harus dilihat dari beberapa indikator, diantaranya menekan peningkatan angka kemiskinan, menambah income per kapita dan memperkecil angka kematian ibu.

"Keberhasilan kesejahteraan umum bisa cepat terlaksana, jika praktik- praktik korupsi yang terjadi pada seluruh kalangan tidak ada , " katanya.

Di sisi lain, yang bisa mempercepat mewujudkan kesejahteraan umum adalah mempermudah iklim investasi, dalam pembangunan tol di Sumbar masih tersandung dalam pembebasan lahan.

"Jika pembebasan lahan tidak tuntas, gimana APBN masuk ke daerah ini," tukas Firli.

Begitupun investasi, para investor membutuhkan wadah untuk menanamkan modal, namun kondisinya banyak kendala yang dihadapi, untuk mengatasi butuh koordinasi antara provinsi, kabupaten dan kota dalam hal menjembatani.

"Ketika investasi masuk, pendapatan perkapita bisa meningkat dan akan mempengaruhi angka kemiskinan," kata Ketua KPK RI ini. (*)

Komentar