.
Sebaliknya, anggota Bawaslu Sumbar, Vifner menilai cara pandang KPU dalam memetakan kerawanan di tahapan pemilu bisa dikatakan tidak sejalan dengan Bawaslu.
"Antara Bawaslu dan KPU punya cara pandang berbeda dalam konteks keamanan pelaksanaan pemilu. KPU tidak perlu takut jelaskan potensi kerawanan pemilu itu, bahkan perlu diberitahukan ke publik agar potensi kerawanan yang dikhawatirkan KPU itu bisa dicegah secara bersama," kata Vifner.
Bahkan dirinya membantah penjelasan pihak KPU Sumbar bahwa beberapa hal tidak mungkin muncul di tahapan pemilu kali ini.
"Secara konteks memang tidak bisa dilihat, namun di lapangan potensi konflik pemilu cukup banyak peluang terjadinya kerawanan dan juga konflik," ucap Vifner.
Salah satu potensi kerawanan bisa terjadi, sebut Vifner, adalah tahapan pendataan pemilih. Dimana dalam pengamatan atau pencermatan KPU tahapan ini berjalan lancar sehingga tidak ada kendala.
Sebaliknya, sebut Vifner, Bawaslu malah harus mengawasi tahapan ini, sebab ada celah terjadinya kerawanan di sini.
Lebih jauh Vifner menjelaskan, Bawaslu melihat tahapan ini kadang di sub kontrakan pada pihak lain, misalnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas mendata pemilih malah menunjuk orang lain menggantikan diri mereka untuk lakukan pendataan.
"Ini bisa saja disebabkan karena jumlah honor untuk petugas PPDP saat ini sudah naik dari sebelumnya. Akibat dari cara ini apakah pendataan pemilih jadi akurat? Ini yang perlu Bawaslu cermati," kata Vifner.
Dia juga menambahkan, Bawaslu melihat, karena pemilu berhubungan dengan kompetensi politik, maka berpotensi kerawanan yang terjadinya konflik bisa saja muncul, misalnya konflik horizontal.
"Mencermati adanya potensi kerawanan-kerawanan itu, maka tugas Bawaslu mengantisipasi terjadinya konflik tersebut dan berusaha memastikan pemilu berjalan jujur, adil, demokrasi dan lancar," tukas Vifner.
Komentar