Delapan Peserta Sespimti Polri Kunjungi DPRD Sumbar: Supardi Beri Masukan Soal Kondisi Tanah Ulayat di Sumbar

Metro- 25-07-2022 12:44
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat menerima kunjungan siswa Sespimti Polri 2022 di ruang  rapat pimpinan DPRD Sumbar, Senin (25/7). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat menerima kunjungan siswa Sespimti Polri 2022 di ruang rapat pimpinan DPRD Sumbar, Senin (25/7). (Dok : Istimewa)

Padang, Arunala - Delapan orang siswa Sekolah staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri TA 2022 temu ramah dengan ketua DPRD Sumbar, Supardi di ruang pertemuan pimpinan, Senin (25/7).

Pertemuan para calon jenderal ini, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, dan beberapa staf dari Sespimti Polri tersebut.

Kunjungan delapan siswa Sespimti ke DPRD Sumbar dalam menjalankan kegiatan praktik kerja dalam negeri (PKDN).

Dipimpin Brigjen Pol DR. Zulkifli, S.IK, MH dan Kombes Burhanudin, S.IK MH, para siswa Sespimti akan melihat secara dekat melakukan pengamatan mereka menyangkut perbaikan perekonomian, serta melakukan pelayanan masyarakat, sehingga para siswa Sespimti dapat lebih cepat melihat akar persoalannya sekaligus mendapatkan solusinya.

Pada pertemuan itu, baik ketua DPRD Sumbar maupun rombongan Sespimti, terlibat dalam diskusi yang cukup intens serta ingin mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan kondisi masyarakat, khusunya berbagai usaha yang sudah dilakukan pemerintah setempat, termasuk kerjasama dengan TNI dan Polri.

Dikesempatan itu, Ketua DPRD Supardi menyampaikan secara fokus kondisi lahan yang ada di Sumbar, sehingga perlu dijaga dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjaga budaya daerah ini.

"Di Sumbar ini, mayoritas lahannya adalah tanah kaum atau ulayat yang masih dikelola secara konvensional. Terkadang keluguan masyarakat selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari keluguan masyarakat tersebut, baik dalam penguasaan lahan maupun lainnya," kata Supardi.

Selain itu, lanjut Supardi, cara pengelolan lahan itu pun masih konvensional. Maka, imbuhnya, tak jarang dari sejumlah oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi itu.

Bahkan, cara yang dilakukan oleh para oknum itu menyebabkan kerugian besar bagi pemilik, dan dapat menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat tersebut.

"Jadi, ini perlu perhatian semua pihak, khususnya petinggi TNI dan Polri, agar masyarakat bisa mendapat perlindungan dalam menjaga serta mengelola ulayat, serta bisa menindak para oknum-oknum nakal tersebut," papar Supardinext

Komentar