Anggota DPD RI Beri Kuliah Umum di Kampus Unand: Also: Peran Perempuan Tidak Boleh Jadi Domestik

Metro- 10-03-2023 05:15
Anggota DPD RI asal Sumbar, Alirman Sori ketika berikan kuliah umum bagi mahasiswa dan mahasiswi Unand, Kamis (9/3). (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI asal Sumbar, Alirman Sori ketika berikan kuliah umum bagi mahasiswa dan mahasiswi Unand, Kamis (9/3). (Dok : Istimewa)

Padang, Arunala.com - Hampir 200 an orang mahasiswa dan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand mengikuti kuliah umum yang diberikan anggota DPD RI, Alirman Sori (Also), di kampus tersebut, Kamis (9/3).

Kuliah umum yang diadakan FISIP Unand hari itu bertemakan "Perempuan Dalam Kancah Politik", dan cukup mendapat banyak perhatian dari para pesertanya.

Dalam paparannya, Alirman Sori menjelaskan, kehadiran perempuan dalam kancah politik bukan hal baru, tetapi sudah berproses dari masa ke masa cukup lama.

"Sejarah mencatat kontribusi gerakan perempuan dalam wujud organisasi pergerakan pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sangat signifikan. Diantaranya, Poetri Mardika di Jakarta (1912), Purborini (1917), Aisyiyah di Yogyakarta (1917), Wanita Susilo di Pemalang (1918), Wanito Hadi di Jepara (1919), dan Poetri Boedi Sejati (Surabaya, 1919)," ungkap Alirman Sori.

Senator asal Sumbar ini menerangkan, dimasa rezim Orde Baru (Orba), organisasi perempuan memang tidak terlalu menonjol, karena rezim orba dengan trilogi pembangunannya menghendaki stabilitas politik.

"Bahkan di zaman orba ini membonsai organisasi perempuan kedalam wadah PKK dan Dharma Wanita," tukasnya.

Ia melanjutkan, kedua organisasi ini tidak memberi kontribusi dalam pengambilan keputusan politis, tetapi lebih menjadi alat pelaksanaan program pemerintah yang selalu cenderung "top down."

Terlebih lagi, tambah Alirman Sori, menjelang dan pasca jatuhnya rezim orba oleh gerakan reformasi tahun 1998, Gerakan perempuan kembali menggeliat dalam wujud organisasi-organisasi masyarakat sipil.

"Bahkan, pasca reformasi pun lahir komisi negara independen atau "state auxiliaries bodies" yang fokus di isu perempuan, yaitu Komnas Perempuan yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Kepres No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui oleh Perpres No. 65 dan 66 Tahun 2005," ujar Alirman Sori lagi.

Di sisi lain, Alirman Sori menerangkan, tantangan yang berat bagi perempuan Indonesia saat ini, diantaranya masih adanya keraguan di kalangan masyarkat tertentu apakah perempuan siap dan mampu menjalankan fungsi dan peran di kancah politiknext

Komentar