Diskusi Senator Alirman Sori Bersama Para Pemred Media di Kota Padang: Putusan MK Belum Keluar, Para Caleg "Terpasung"

Saat ini, soal tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden, terang Senator ini sudah mulai mereda. Namun soal sistem pemilihan Pemilu, ia tahu para pengurus dan kader partai politik masih galau mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Di bagian lain saat ini partai politik juga telah menyusun daftar kader yang akan didaftarkan menjadi calon anggota legislatif di DPR dan DPRD pada Pemilu 2024.

Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah mengumumkan jadwal pendaftaran caleg. Kondisi ini tentu akan membuat para Caleg jadi "terpasung" dengan keadaan mengingat sistem pemilu yang belum diputuskan itu.

"Saya rasa sudah sama-sama diketahui, bahwa jika dilakukan dengan system proporsional tertutup, maka yang akan beruntung adalah caleg-caleg yang berada di urutan pertama dan umumnya pengurus teras di partai politik. Dan ini tentu akan sangat merugikan sekali bagi caleg lain, maupun pihak-pihak yang terkait dengan hal itu," ujarnya.

Hal itu pula yang membuat 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI saat ini turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi dan mengorek informasi dari semua pihak terhadap system pemilu yang baik.

Dari pantauannya, Alirman menilai bahwa masyarakat telah nyaman selama 15 tahun dengan sistem proporsional terbuka, yakni wakil rakyat terpilih ditentukan lewat suara terbanyak.

"Satu hal yang menjadi pertanyaan publik saat kami turun ke daerah-daerah, sistem terbuka yang sudah berjalan 15 tahun merupakan putusan MK pada 2008 lalu. Itu sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat pemilih. Apakah MK akan mengembalikannya pada sistem tertutup? Jika itu terjadi, maka ini artinya terjadi kemunduran kita dalam berdemokrasi. Ini harus jadi kajian semua pihak," jelas Alirman Sori

Dirinya berharap, dengan majunya ia ke DPR, semoga bisa mendorong penguatan kewenangan DPD RI lewat perubahan undang-undang.

"Setelah kewenangannya kuat, tokoh-tokoh yang maju menjadi calon anggota DPD RI mestinya murni sosok yang merepresentasi perwakilan daerah yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik," tukas Alirman Sori. (cpt/*)