Padang, Arunala.com - Kehancuran sebuah negara yang berbilang kaum dimulai dengan menguatnya identitas-identitas etnis, suku, ras dan agama yang dipolitisasi untuk kekuasaan belaka. Realita ini harus dipahami oleh elite politik dan masa pendukungnya untuk tidak bermain-main dengan politik identitas. Apalagi untuk memenangkan Pemilu.
"Walaupun Pemilu adalah sarana untuk rakyat memilih elite dalam kerangka pembentukan kepemimpinan di level lokal dan nasional. Namun bukan berarti rakyat harus dimanipulasi dengan isu-isu identitas sempit yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Kondisi inilah yang harus dipahami secara bijaksana oleh elite politik dalam menggunakan kekuasaannya," kata dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas Prof Dr Asrinaldi MSi saat Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Politik FISIP Unand, di Convention Hall Unand, Senin (15/5).
Orasi Ilmiah yang disampaikan Prof Dr Asrinaldi MSi itu berjudul Eksistensi Partai Politik Dalam Keberagaman Identitas Bangsa Serta Dampaknya Pada Penguatan Demokrasi Pancasila di Indonesia.
Belajar dari Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014 dan 2019, sebut Asrinaldi, tidak terhindarkan politik identitas telah mewarnai persaingan Pemilu presiden atau wakil presiden. Hal yang paling disorot adalah menguatnya identitas-identitas keagamaan yang menyertai kampanye pemilu presiden dan wakil presiden masa itu.
"Kondisi politik identitas ini berlanjut pada Pemilu 2019. Menariknya, politik identitas ini juga disertai dengan hoaks, disorientasi informasi dan kampanye hitam. Kondisi ini menyebabkan masyarakat terpolarisasi dalam perbedaan yang tajam mengarah pada konflik horizontal," ucap putra Solok ini.
Komentar