Padang, Arunala.com -- Sejumlah pekerja yang berasal dari beberapa asosiasi buruh yang ada Sumbar mengadu kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Selasa (2/5).
Mereka mengadu soal polemik dan dugaan praktik monopoli di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan Bungus Teluk Kabung.
Inti dari polemik yang pertanyaan para pekarja ini menyangkut surat keputusan bersama (SKB) dua Dirjen dan satu Deputi (Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pengawasan Pembinaan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah).
Dimana menurut para pekerja yang datang dan beraudensi dengan Wakil ketua DPRD Sumbar, Indra Datuak Rajo Lelo didampingi Sekretaris DPRD, dan anggota DPRD lainnya itu, menyebutkan pemberlakuan SKB itu sudah dibatalkan.
Selain itu, para pekerja ini juga menyampaikan di dua pelabuhan yang mereka sebutkan tadi, praktik monopili sampai saat ini terjadi yang dilakukan oleh sebuah koperasi yang ada di Teluk Bayur.
"Jadi tidak ada lagi cerita monopoli Koperbam di wilayah Teluk Bayur dan Bungus Teluk Kabung karena SKB tersebut sudah dibatalkan," ujar Ketua DPC SPSI Kota Padang, Budi Syahrial dalam pertemuan itu.
Kemudian lanjut Budi, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) beserta Pelindo seharusnya tidak ada lagi "melindungi" kepentingan pribadi atau kelompok sehingga para buruh dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan saja.
"Sekarang saja 14 pelabuhan yang ada di Indonesia sudah tidak ada lagi monopoli TKBM, sudah boleh koperasi-koperasi yang ada untuk melakukan kegiatan bongkar muat," jelas Budi.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Datuak Rajo Lelo menyampaikan akan segera menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin.
"Kita harus meluruskan masalah ini supaya jangan ada gonjang-ganjing. Dalam waktu dekat kami akan panggil pihak-pihak terkait seperti KSOP, Pelindo dan Koperbam," tegas Indra Datuak Rajo Lelo.(cpt)
Komentar