.
Penelitian pun menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang lebih tinggi di parlemen berkontribusi pada perhatian yang lebih kuat terhadap isu-isu perempuan.
Semakin banyak partisipasi perempuan dalam politik, maka akan semakin besar pula keterlibatan perempuan secara langsung dalam pengambilan keputusan publik.
Ke depan, kata Fadli, sangat penting untuk memastikan keterlibatan perempuan yang berarti dalam proses pembuatan kebijakan dan posisi kepemimpinan parlemen dan pemerintahan publik.
"Saya percaya bahwa mendukung kebijakan responsif gender dan kepemimpinan perempuan adalah kunci untuk membangun ketahanan ASEAN dan mengatasi tantangan dan kesulitan di masa depan," sebut Fadli.
"Implementasi parlemen yang responsif gender akan memastikan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam politik, yang dapat menjangkau semua aspek isu dan tahapan proses pengambilan keputusan," ujarnya lagi.
Oleh karena itu, lanjutnya, pembuat kebijakan di negara-negara ASEAN harus memastikan bahwa perempuan memiliki partisipasi, pengaruh, dan peran strategis yang berarti sehingga kebijakan, program, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi dapat mencerminkan kebutuhan perempuan.
Pada akhirnya, dalam mewujudkan sistem, kepemimpinan, dan perwakilan yang lebih setara di parlemen, Fadli berpesan agar kerja sama tetap harus diutamakan.
"Baik anggota parlemen laki-laki maupun perempuan harus membangun aliansi strategis, meningkatkan komunikasi dan kerja sama untuk membantu memajukan isu-isu perempuan," pungkasnya. (ril/*)
Halaman 12
Komentar