Padang, Arunala.com - DPRDProvinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Sumbar 2022, di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Rabu (14/6).
Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua Suwirpen Suib. Sementara dari pihak pemprov dihadiri Gubernur Mahyeldi Ansharullah.
Ketua DPRD Sumbar Supardi katakan, dari Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 tersebut, secara umum pengelolaan APBD Sumbar 2022 telah cukup baik.
Sampai dengan akhir tahun 2022, sebut Supardi, dari aspek pendapatan daerah, dari target sebesar Rp6.175.628.018.183, dapat direalisasikan sebesar Rp6.130.023.203.347,60 atau 99.26 persen.
Dengan rincian realisasi PAD sebesar 101.07 persen, pendapatan transfer sebesar 97.45 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 109.90 persen.
Sedangkan dari aspek belanja daerah, dari alokasi sebesar Rp6.639.308.547.776, dapat direalisasikan sebesar Rp6.304.434.742.047,81 atau 94.96 persen.
Dengan rincian, realisasi belanja operasional sebesar 95.26 persen, belanja modal sebesar 89.41 persen, belanja tidak terduga sebesar 1.22 persen dan realisasi belanja transfer sebesar 99.95 persen.
Dari realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, diperoleh Silpa Rp289.279.692.879,38.
Meskipun secara umum pengelolaan keuangan daerah telah cukup baik, lanjut Supardi, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dan perlu di dalami dalam pembahasannya.
Diantaranya PAD masih mengandalkan PKB dan BBNKB dengan realisasi rata-rata setiap tahunnya di atas 105 persen.
"Oleh karena realisasi setiap tahun selalu di atas 105 persen tentu perlu di dalami apakah karena target yang ditetapkan terlalu rendah. Sisa belanja pegawai cukup besar sebesar Rp108.651.102.865,- atau lebih kurang 6 persen dari yang dialokasikan," terang Supardinext
Komentar