.
Salah satunya, kegiatan Knowledge Sharing Program on Maternal and Child Health Handbook.
"Bertujuan mengakomodasi negara-negara untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik mereka dalam melakukan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan terpadu untuk Ibu dan Anak menggunakan buku KIA," ungkap Wamenkes.
Kepala JICA Perwakilan Indonesia, Mr Yasui Takehiro menjelaskan pihaknya memiliki kepedulian yang sama tentang bagaimana memperkuat keberlangsungan pengasuhan ibu dan anak serta menjamin saling pelayanan kesehatan ibu dan anak.
"Kami mempertimbangkan bagaimana kami dapat memastikan kualitas perawatan dalam deteksi dini semua masalah kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan Buku KIA," tuturnya.
Program ini, sebut Yasui Takehiro, memberikan kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman di antara peserta negara-negara.
"Kami berharap semua peserta akan mengeksplorasi cara untuk memperkuat deteksi dini dan intervensi dini terhadap masalah kritis kesehatan Ibu dan Anak menggunakan Buku KIA dengan pertimbangan khusus untuk "tidak meninggalkan siapa pun" sebuah janji dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)," harapnya.
Sementara Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Pemprov Sumbar melalui Dinas Kesehatan Sumbar telah menjadikan buku KIA sebagai instrumen yang sangat membantu melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang telah diperkenalkan sejak tahun 1994 dan diterapkan di Indonesia sejak 1997. Dan penerapan di Sumbar pada tahun 1999.
"Pada tahun 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak dinyatakan buku KIA satu-satunya buku pencatatan kesehatan Ibu dan anak," ucap Mahyeldi.
Buku KIA, sebut Mahyeldi, memberikan informasi pelayanan dan perawatan kesehatan bayi serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Juga sebagai catatan kesehatan ibu dan anak.
"Alat monitor kesehatan, alat komunikasi antar tenaga kesehatan dengan pasien," sebutnya.
Ia menekankan peningkatan kesehatan Ibu dan anak sesuai dengan harapan Sumbar dalam pencapaian pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mensinergikan 17 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dalam RPJMD Sumbar 2021-2026.
"Dimana output dan outcome yang diharapkan dari tercapainya indikator tersebut adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk semua usia. Hal ini sejalan dengan misi pertama RPJMD Sumbar," tukas Mahyeldi. (ril)
Halaman 12


Komentar