DPRD Nilai Bidang Pertanian Belum Beri Dampak Signifikan

Ekonomi- 19-09-2023 15:58
Ketua DPRD Sumbar Supardi didamping Wagub Audy Joinaldy pimpin rapat paripurna beragendakan Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi, Senin (19/9). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar Supardi didamping Wagub Audy Joinaldy pimpin rapat paripurna beragendakan Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi, Senin (19/9). (Dok : Istimewa)

Padang, Arunala.com - Program Pertanian jadi salah satu dari sejumlah bidang yang mendapat kritikan Fraksi di DPRD Sumbar, saat rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Sumbar 2023, Senin (19/9).

Seperti diungkapkan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin rapat paripurna itu mengungkapkan, fraksi-fraksi di parlemen tingkat provinsi menilai, alokasi APBD sebesar 10 persen untuk sektor pertanian, belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

"Tingkat kemiskinan masih tinggi di pedesaan dan pesisir pantai yang sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang pertanian," ungkap Supardi.

Selain itu, Supardi juga mengingatkan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi tersebut juga menyampaikan empat program unggulan (Progul) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar masih belum berdampak signifikan.

"Program unggulan Sumbar Sehat dan Cerdas, Sumbar Religi dan Berbudaya, Sumber Sejahtera dan Sumber Berkeadilan, tampak belum berjalan optimal," tegas Supardi dalam rapat paripurna yang dihadiri Wagub Sumbar, Audy Joinaldy itu.

Selain itu, ungkap Supardi, fraksi-Fraksi memberikan perhatian khusus terhadap rendahnya realisasi belanja sampai semester pertama tahun 2023.

"Alokasi belanja modal rendah apabila dibandingkan dengan alokasi belanja operasional," ungkap Supardi.

Juga terdapat belum sejalannya alokasi belanja dengan target kinerja program, kegiatan dan target RPJMD," tambah Supardi.

Menurut Supardi, pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan APBD Sumbar 2023 tersebut, akan menjadikan Perubahan APBD Sumbar 2023 semakin efektif, efisien dan akomodatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, juga semakin adaptif dengan perubahan kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan dari sisi pendapatan daerah, ungkap Supardi, Fraksi-Fraksi berpendapat, target pendapatan daerah yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD 2023 masih belum optimal, masih di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMDnext

Komentar