Padang, Arunala.com - Maraknya praktek penyimpangan yang dipertontonkan di media sosial oleh generasi muda, dan bahkan beberapa kasus berujung pada praktek bunuh diri, menjadikan fenomena tak bisa lagi ditoleransi oleh Pemprov Sumbar.
Dibutuhkan tatanan hukum yang bisa menekan praktik atau kejadian itu semacam itu. Dengan kata lain, Sumbar harus milik produk hukum dalam menangani permasalah tersebut.
"Jadi, saya nilai, Peraturan Daerah (perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) sangat diperlukan bagi Sumbar," ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah ketika rapat lintas OPD di lingkup Pemprov Sumbar, di Istana Gubernuran, Jumat (27/11).
Generasi muda, sebut Mahyeldi, adalah penerus pembangunan dan kepemimpinan bagi bangsa ini.
"Oleh karena itu, saya berharap harus ada peraturan untuk mencegah dan menangani masalah penyimpangan seksual di lingkungan mereka," katanya.
Dirinya tidak menampik, semakin banyak praktik penyimpangan seksual yang diperlihatkan dengan terbuka oleh generasi muda melalui medsos, terutama sekali penyimpangan yang menjurus pada praktik seks bebas serta praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Oleh karenanya, Mahyeldi berharap setiap OPD turut berperan mensosialisasikan bahaya praktik penyimpangan tersebut.
"Masa remaja selayaknya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang berbasis pada penguatan ilmu serta iman, serta dibarengi pemberian nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan remaja kita. Sehingga, mereka tumbuh sebagai generasi muda yang beriman, berakhlak, sehat, dan cerdas," ucapnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyinggung perihal medsos yang dihebohkan oleh penemuan seorang gadis, yang diduga gantung diri di sebuah penginapan di Kota Padang. Ia menegaskan, kejadian tersebut harus mendapat perhatian dari seluruh pihak, mengingat semakin hari semakin marak kasus dugaan bunuh diri yang terjadi di Sumbarnext
Halaman 12
Komentar