Pariaman, Arunala.com - Dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat secara paralel, dan menekan angka kemiskinan serta angka pengangguran, Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengundangKepala UKP (Utusan Khusus Presiden) RI Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan,Muhamad Mardiono untuk dapat memberikan arahan dan pembinaan kepada Pemko Pariaman sekaligus melaunching "Program Masyarakat Unggul dan Produktif (MUP) Tahun 2023" di Aula Kantor Wali Kota Pariaman, Minggu (10/9).
Menurut Genius Umar, beberapa program pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran telah banyak diluncurkan oleh pemerintah kota pariaman, namun sejauh ini hasilnya masih belum optimal.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah kota pariaman saat ini sudah memiliki sebuah terobosan dengan menyusun dua program utama pengentasan kemiskinan dan sekaligus menekan angka pengangguran yang terintegrasi dan kolaboratif yaitu Program Masyarakat Unggul dan Produktif (PMUP), yang terdiri dari program peningkatan SDM yaitu pengembangan dan perluasan komoditi industry dan program vokasi serta pendidikan lanjutan kedinasan.
"Untuk mewujudkan masyarakat unggul tersebut perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam masyarakat karena SDM merupakan investasi tertinggi yang jauh melebihi semua peralatan, tekhnologi dan system,"ungkap Genius.
Genius menjelaskan, Pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme dan tata kelola secara sistematik memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan, ketimpangan sosial, dan kemandirian masyarakat yang mampu menjawab berbagai persoalan ditengah masyarakat, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.
Beliau berharap, dengan berbagai program yang telah diterapkan dan dilaksanakan selama ini, kiranya dapat mewujudkan masyarakat yang unggul dan produktif demi kota pariaman yang lebih maju.
Tanggapi apa yang disampaikan oleh Genius Umar, Mardiono sebutkan bahwa UKP harus mampu membuat antar pemangku kepentingan bekerja sama, hal ini dapat dimulai dari lembaga pemerintah karena secara substansi dan regulasi penanganan kemiskinan memang harus dilakukan secara kerjasama antar pemangku kepentinganext
Komentar