Kubu NA-IC Ajukan Permohonan ke MK

Metro-398 hit 23-12-2020 22:19
Gugat KPU Sumbar Soal Pilgub Sumbar 2020 Kubu NA-IC Ajukan Permohonan ke MK
Gugat KPU Sumbar Soal Pilgub Sumbar 2020 Kubu NA-IC Ajukan Permohonan ke MK

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Tiga hari pasca-penetapan hasil perolehan suara pasangan calon (Paslon) pada pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar 2020 oleh KPU Sumbar, kubu paslon Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC) resmi mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan gugatan itu diajukan kubu NA-IC pada Rabu siang (23/12) sekitar pukul 13.30 WIB. Dan permohonan itu tertuang dalam surat Nomor 132/PAN.MK/AP3/12/2020. Gugatan NA-IC itu disampaikan melalui Kuasa Hukumnya Vino Octavia dan Feri Ardila.

"Klien kami (NA-IC) resmi ajukan permohonan gugatan ke MK perihalnya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Sumbar 2020, dan kini kami menunggu surat dari MK itu terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumbar," kata Vino Octavia kepada wartawan, di Padang, Rabu siang (23/12).

Baca Juga

Dia menambahkan, permohonan gugatan ini berkaitan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Sumbar (Termohon) terkait penyelenggaraan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemilihan.

Adapun berkas permohonan, jelas Vino, tercatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Vino mengaku, MK akan meninjau berkas kliennya terhitung tiga hari kerja atau setelah menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

"Bila ada permintaan untuk melengkapi nantinya dari MK, itu akan dituangkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)," kata Vino.

Sedangkan Ketua DPD Partai Gerinda Sumbar Andre Rosiade juga membenarkan hal tersebut."Kami telah mengajukan surat gugatan secara resmi ke MK," ujar Andre.

Terpisah, pihak KPU Sumbar yang dihubungi menyebutkan akan siap menjalani proses sidang di MK nanti.

"Bagi KPU Sumbar, apa yang diajukan pihak paslon itu harus dihormati karena itu hak konstitusi mereka," kata Komisioner KPU Sumbar Amnasmen singkat.

Komentar