Sharing Soal Kemitraan Media, FWP SB Kunjungi DPRD Jatim

Metro- 10-06-2024 22:19
Rombongan FWP SB dengan bagian Humas Sekretariat DPRD Kaltim soal kemitraan lembaga ini dengan media di tempat itu, Senin (10/6/2024). (dok : istimewa)
Rombongan FWP SB dengan bagian Humas Sekretariat DPRD Kaltim soal kemitraan lembaga ini dengan media di tempat itu, Senin (10/6/2024). (dok : istimewa)

Kaltim, Arunala.com - Secara kelembagaan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membuka ruang bagi awak media yang ingin lakukan peliputan kegiatan kedewanan di DPRD tersebut.

Hanya saja, kerja sama dengan dengan lembaga pemberitaan tidak ada dilakukan.

Cenderung kemitraan media dengan anggota dewan di DPRD Kaltim ini lebih kepada kedekatan personal.

Hal ini terungkap saat sejumlah wartawan, pimpinan dan pemilik media di Sumbar yang tergabung dalam Wartawan Forum Parlemen Sumatera Barat ( FWP SB) lakukan studi tiru ke DPRD Kaltim, Senin (10/6/2024).

"Saat ini Bagian Humas di Sekretarian DPRD Kaltim baru memaksimalkan perannya dalam mengelola media sosial dan membangun kemitraan dengan para wartawan. Namun, hingga kini DPRD Kaltim belum punya Forum Wartawan Parlemen seperti yang ada di DPRD Sumbar," ungkap dua orang Tenaga Ahli DPRD Kaltim, Farah Silvia dan Tri Wahyuni dalam sesi diskusi dengan FWP SB saat itu.

Menurut Farah Silvia, adanya Forum Wartawan Parlemen tentu sangat untuk mempublikasikan agenda kedewanan, kegiatan reses, kunjungan anggota dewan dan sosialisasi produk DPRD kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

“Kami apresiasi dan salut dengan DPRD Sumbar yang telah memiliki Forum Wartawan Parlemen, dan telah pula memberikan fasilitasi kepada wartawan berupa mengikuti UKW, fasilitasi studi tiru dan pembayaran kliping media. Ini akan kami tiru dan usulkan kepada Pimpinan DPRD Kaltim dimasa datang,” kata Farah Silvia, yang juga pengajar di berbagai kampus ini.

Di sisi lain, Tri Wahyuni menjelaskan, DPRD Kaltim tengah bertransformasi menuju parlemen modern dengan menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Kami berusaha agar setiap informasi kedewanan dan kebijakan bisa diketahui masyarakat. Website dan media sosial DPRD dikelola dengan baik untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan," ungkap Tri, yang juga Ketua Forum Jurnalis Perempuan Provinsi Kaltim ininext

Komentar