Masa WFH bagi ASN Diperpanjang

Metro-452 hit 20-04-2020 20:19
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana pada virtual press conference di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (30/03). (Foto : www.menpan.go.id)
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana pada virtual press conference di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (30/03). (Foto : www.menpan.go.id)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Jakarta, Arunala - Masa kerja Aparatur Negeri Sipil (ASN) di rumah (work from home/WFH) diperpanjang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selama masa pandemi Covid-19 ini, untuk 14 hari kedepan tepatnya hingga 13 Mei 2020 ini.

"Diperpanjang hingga 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Senin (20/4).

Dwi menyebutkan, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 50/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca Juga

Dia mengatakan, perpanjangan ini dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga mengatur keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik, penyesuaian sistem kerja pada kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

"MenPANRB Tjahjo Kumolo juga telah menandatangani SE Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah," ujar Dwi Wahyu Atmaji lagi.

Dalam SE itu disebutkan, bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja. Yakni pada Senin sampai Kamis, pukul 08.00-15.00, istirahat pukul 12.00-12.30. Sedangkan Jumat pukul 08.00-15.30, istirahat pukul 11.30-12.30.

Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, dalam SE tersebut, disebutkan pada Senin sampai Kamis dan Sabtu pukul 08.00-14.00, istirahat pukul 12.00-12.30. Sedangkan Jumat pukul 08.00-14.30, dan istirahat pukul 11.30-12.30.

Menurut SE tersebut, jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah dan daerah yang lima atau enam hari kerja selama Ramadhan 1441 H minimal 32,5 jam per minggu.

"Setiap pimpinan instansi pemerintah menetapkan keputusan jam kerja selama Ramadhan 1441 Hijriah dan menyampaikan keputusan tersebut kepada MenPANRB,'' bunyi itu seraya mengingatkan tetap mengacu aturan pelaksanaan kerja selama penanganan Covid-19 berlangsung," kata Dwi Wahyu Atmaji. (rel)

Komentar