.
"Selain itu, kami berupaya mengintegrasikan sistem e-Samsat dengan mekanisme pengawasan subsidi Pertamina,” tambahnya.
Sedang SAM Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri, menjelaskan, pihaknya siap melaksanakan usulan ini selama pemerintah daerah dapat memfasilitasi ke-legalan hal ini dengan surat edaran gubernur atau peraturan lainnya.
Sekaligus juga dapat memastikan adanya integrasi e-samsat dengan sistem pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code milik Pertamina.
“Kami siap melaksanakan usulan ini selama ada peraturan yang melandasinya, karena operator harus tunduk dengan peraturan regulator negara,” tegasnya.
Narotama menambahkan, pihaknya telah mendata pengguna BBM subsidi sejak 2022. Data tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan penyaluran Bio Solar sebesar 0,02 persen, sementara penyaluran Pertalite mengalami penurunan sejak diberlakukannya pembelian menggunakan QR Code.
“Jika kebijakan ini diterapkan, beberapa dampak positif yaitu peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); baik jika penggguna kendaraan berplat nomor non sumbar membalik namakan kendaraannya, ataupun kendaraan berplat nomor non sumbar tersebut hanya boleh membeli BBM Non Subsidi,” terang Narotama.
Narotama juga jelaskan, ada kekhawatiran mengenai praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum pelangsir yang menjualnya ke sejumlah perusahaan besar dengan harga lebih murah.
Narotama mengusulkan agar vendor yang menagih biaya transportasi diwajibkan melampirkan nota pembelian Dexlite agar dapat diverifikasi.
Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menyatakan akan membahas lebih lanjut dengan pihak terkait.
“Untuk saat ini, fokus utama kami adalah memastikan kebijakan pembatasan BBM subsidi ini dapat diterapkan dengan baik,” tegasnya.
Adapun perwakilan tim Pertamina, Dimas, menilai ada sedikit keraguan menyangkut kebijakan pembatasan itu.
Ia menyebut soal perluasan pembatasan diberlakukan juga untuk Pertalite, terletak pada regulasinya.
"Apakah kebijakan ini hanya berlaku untuk Bio Solar atau bisa diperluas ke Pertalite, tim dari Pertamina perlu mengkaji lebih lanjutnya. Sebab, baik Bio Solar maupun Pertalite sama-sama memiliki unsur subsidi dari negara,” jelas Dimas. (*)
Komentar