>

"Kami juga meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar untuk menyiapkan rest area yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di jalur ini nantinya. Kita ingin masyarakat sekitar merasakan manfaat dari proyek ini. UMKM bisa berkembang, dan ekonomi lebih bergerak," katanya lagi.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, pemprov telah membentuk waktu percepatan untuk memastikan kelancaran dalam setiap tahapan dalam pembangunan fly over ini.

Ia juga menyebutkan, pengukuran lahan seluas 11,1 hektare oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah hampir dirampungkan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan BPN terkait dengan pembebasan lahan. Surat ke kementerian juga sudah disiapkan, begitu pun ke DPR RI, agar sama-sama kita mendorong percepatan pembangunan fly over ini," ucap Mahyeldi.

Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan keberadaan fly over Sitinjau Lauik tidak hanya penting untuk keselamatan masyarakat dalam berkendaraan, tetapi juga sangat penting untuk lebih menggerakkan roda perekonomian di Ranah Minang.

"Ini bukti nyata komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan di Sumbar. Kita targetkan tahap pertama selesai tahun 2027, lalu dilanjutkan tahap kedua sampai tahun 2029. Kami di DPR siap mengawal secara penuh," tegas Andre.

Dalam agenda pembangunan ini turut serta turut serta Anggota DPR RI Zigo Rolanda, jajaran Bupati/Wali Kota, jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMN/BUMD di Sumbar. (dpg)