.

Ia mengingatkan, isu ini tidak bisa dianggap ringan. Menurutnya, dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga ASN harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan pemindahan tersebut.

"Ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Bahkan bisa memicu disintegrasi keluarga jika tidak dikelola dengan bijak. Tiket mahal, biaya operasional tinggi, dan jarak yang jauh tentu jadi beban tersendiri," ujarnya.

Di sisi lain, Rahmat menekankan pentingnya kesiapan sosial dan budaya di lingkungan baru IKN. Ia menilai adaptasi terhadap budaya lokal dan tatanan sosial tidak bisa terjadi secara instan.

Ia pun mempertanyakan kesiapan regulasi dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ini.

Ia mengingatkan bahwa seluruh instrumen hukum harus sudah tersedia dan saling melengkapi sebelum keputusan dijalankan.

"Apa landasan hukum yang sudah kita siapkan untuk hal ini, Bu? Apakah sudah lengkap? Jangan sampai nanti pada Oktober 2025, ketika masa berlaku sejumlah kebijakan berakhir, ternyata belum ada regulasi yang siap," tuturnya.

Terakhir, ia meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar seperti ini.

"Ketika kita sudah menekan tombol pemindahan, maka seluruh argo akan berjalan. Mulai dari anggaran hingga tatanan sosial akan ikut bergerak. Ini harus kita antisipasi sejak awal," katanya.

Ia mengapresiasi respons Menpan-RB dan jajaran yang tetap tanggap terhadap dinamika di lapangan.

"Saya apresiasi Bu Menteri dan seluruh jajaran yang tetap responsif dalam menjawab berbagai dinamika di lapangan. Tapi kita semua ingin agar kebijakan ini tidak hanya baik di atas kertas, melainkan betul-betul matang secara teknis dan sosial," tutupnya. (*)