Krisis Air di Junjung Sirih, Rahmat Saleh Bawa Persoalan Ini ke Pusat

Metro- 06-08-2025 08:47
Anggota Komisi IV DPRD RI, Rahmat Saleh melihat kondisi persawahan yang kekeringan di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Selasa (5/8/2025). IST
Anggota Komisi IV DPRD RI, Rahmat Saleh melihat kondisi persawahan yang kekeringan di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Selasa (5/8/2025). IST

Arosuka, Arunala.com - Krisis air yang melanda Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IV DPR RI asal Sumbar, Rahmat Saleh.

Dampak dari berkurangnya debit air telah dirasakan oleh para petani di wilayah tersebut, yang kini menghadapi ancaman gagal panen pada lebih dari 70 hektare (ha) lahan pertanian.

Masalah ini dibahas dalam pertemuan lintas sektor yang digelar pada Selasa (5/8/2025), dihadiri oleh perwakilan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, camat, termasuk Rahmat Saleh sendiri.

Dalam pertemuan tersebut, Rahmat Saleh menyampaikan krisis air ini tidak hanya berdampak pada sawah yang sudah lama digarap warga, tetapi juga turut mengancam hasil dari sekitar 30 ha sawah cetak baru yang belum lama dibuka.

Dia menilai, situasi ini perlu ditanggapi secara komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.

"Kita tidak bisa membiarkan petani terus menunggu. Masalah ini sudah saya kawal sampai ke tingkat kementerian terkait, terutama karena ini berada dalam lingkup kerja Komisi IV," kata Rahmat.

Menurut data yang dihimpun, total lahan terdampak di Kecamatan Junjung Sirih saat ini mencapai lebih dari 40 ha sawah produktif, ditambah 30 ha sawah cetak baru yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat minimnya pasokan air.

Krisis ini terjadi akibat menurunnya debit air dari hulu yang selama ini menjadi sumber irigasi utama.

Rahmat menekankan, pihaknya (Komisi IV, red) tidak hanya mendorong penanganan jangka pendek, tetapi juga langkah jangka panjang yang berkelanjutan.

Salah satunya adalah dengan mengupayakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi lahan yang terdampak kebakaran.

"Kami sedang berkoordinasi agar Kementerian Kehutanan bisa membantu pengadaan bibit produktif. Kita juga ingin memastikan proses penanganan ini tidak berhenti di forum, tapi dilanjutkan dengan aksi nyata," jelasnyanext

Komentar