Padang, Arunala.com - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah membuka rakor monitoring dan evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center Of Preventif (MCP) Sumbar di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025).

Rakor ini dihadiri oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agung Yudha Wibowo.

Juga hadir Ketua DPRD Sumbar Muhaidu, Inspektur Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta admin dan PIC MCP dari seluruh OPD Pemprov Sumbar.

Kegiatan ini, sebut Mahyeldi, guna memperkuat langkah-langkah strategis pencegahan korupsi dilingkungan Pemprov Sumbar

"Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan," kata Mahyeldi.

Menurutnya, SPI dan MCP bukan hanya agenda rutin atau kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas birokrasi.

"SPI memberikan gambaran nyata tentang persepsi publik dan pegawai terhadap integritas institusi, sementara MCSP guna mendorong perbaikan pada delapan area strategis (APBD," ujarnya.

Instrumen SPI, lanjutnya, juga memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa, perizinan, manajemen ASN, pajak daerah, dana desa, aset daerah, tata kelola BUMD.

Mahyeldi berharap hasil SPI dan MCSP dapat menjadi cerminan dan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Capaian dan Evaluasi

Ia melanjutkan, pada 2024 lalu, skor SPI Sumbar tercatat sebesar 67,20 poin, masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,53 poin.

Sementara itu, skor MCP Sumbar menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan capaian 92 poin, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 85 poin.

"Kota Padangpanjang bahkan berhasil meraih skor 94 poin dan secara konsisten mempertahankan posisi terbaik nasional sejak tahun 2018," tukas Mahyeldi.

Meski demikian, sambungnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pencegahan korupsinext