Padang, Arunala.com - Proaktif pihak provinsi, kabupaten dan kota dalam menyalurkan bantuan sangat dibutuhkan, guna menghindari terjadinya penumpukan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumbar.
Penegasan ini diungkapkan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi di Padang, Jumat (19/12/2025), terkait proses distribusi bantuan bagi para korban, sekaligus hasil pantauanya di beberapa lokasi bencana.
"Untuk itu, saya mendorong adanya penguatan koordinasi lintas pemerintahan selama masa tanggap darurat bencana ini, gunanya mencegah penumpukan bantuan dan memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat terdampak," kata Muhidi.
Muhidi menegaskan, jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan memperoleh bantuan karena persoalan koordinasi.
Ia juga menekankan agar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan dalam APBD dapat segera direalisasikan untuk pelayanan masyarakat, terutama dalam rangka mempercepat proses pemulihan pascabencana.
"BTT harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan ada yang mempersulit warga yang membutuhkan bantuan," tegasnya.
Selain itu, Muhidi meminta pemerintah nagari, lurah, hingga RT dan RW untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya terkait pendataan kebutuhan masyarakat terdampak yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pemulihan.
Ia berharap semangat gotong royong terus terjaga selama masa tanggap darurat.
"Jadikan aksi menolong sesama ini sebagai ladang ibadah. Semoga seluruh aparatur di lapangan pemerintah nagari, RT, dan RW diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," tutup Muhidi. (cpt)
Komentar