Dua Persoalan Mencolok Ditemui Bakri Bakar Saat Reses di Batang Kapas

Ekonomi- 03-02-2026 13:39
Anggota DPRD Sumbar, Bakri Bakar saat tampung aspirasi masyarakat Taratak Tampatiah, Kecamatan Batang Kapas, pada Senin malam (2/2/2026). IST
Anggota DPRD Sumbar, Bakri Bakar saat tampung aspirasi masyarakat Taratak Tampatiah, Kecamatan Batang Kapas, pada Senin malam (2/2/2026). IST

Painan, Arunala.com - Keberadaan guru PPPK paruh waktu serta kondisi pupuk yang ada di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) jadi masukan penting bagi Anggota DPRD Sumbar, Bakri Bakar saat lakukan reses dapil saat ini.

Persoalan yang didapat Bakri Bakar bahwa gaji yang diterima sejumlah guru PPPK paruh waktu di SMA negeri di kecamatan itu sangat minim bahkan jauh dibawah UMP provinsi.

"Ini yang saya dapatkan informasinya saat berkunjung ke SMA negeri di Kecamatan Batang Kapas itu Senin (2/2/2026) kemarin. Gaji atau insentif yang diterima guru-guru PPPK paruh waktu itu berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,6 juta per bulan. Nilai ini jauh dari upah minimum provinsi," kata Bakri Bakar saat dihubungi Arunala.com, Selasa (3/2/2026).

Dia menerangkan, untuk tahun 2026 ini besaran UMP Sumbar sebesar Rp3.182.955. Namun kenyataan yang ia temui dilapangan justru para guru PPPK paruh waktu itu menerima jauh dibawah UMP.

"Ini cukup memeriskan, sebab dengan uang sebanyak yang mereka terima jelas tidak mencukup menutupi kebutuhan mereka," tukas Bakri Bakar.

Hal lain didapat Bakri Bakar saat pertemuan dengan masyarakat Taratak Tampatiah, Kecamatan Batang Kapas, pada reses dapil di Pessel itu yakni menyangkut keberadaan pupuk bagi petani.

Di sini, ia mendapat laporan bahwa pupuk tidak hanya sulit didapat petani, namun juga ada indikasi permainan penerima pupuk.

"Dalam pertemuan saya dengan masyarakat Taratak Tampatiah, Kecamatan Batang Kapas, mereka meminta solusi soal pupuk terlebih untuk salah satu jenis pupuk," ujar Bakri Bakar.

Untuk sementara, Bakri Bakar menilai indikasi lemahnya pengawasan di Kabupaten Pessel sehingga tidak berjalan baik, akibatnya distribusi pupuk untuk petani terganggu.

Bakri Bakar menyampaikan adanya indikasi itu terungkap dari keluhan masyarakat, contohnya ada salah satu kelompok tani ajukan pembelian pupuk untuk anggotanya yang berjumlah 25 orang.

Ketika ingin membeli pupuk pada toko yang telah ditentukan, data yang keluar hanya 20 orang, sementara data lima orang anggota kelompok tani itu tidak adanext

Komentar