.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefniman, menyampaikan, daerah saat ini menghadapi tantangan besar dalam upaya pemulihan pascabencana yang berdampak pada perlambatan ekonomi dan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah.
"Keterbatasan ruang fiskal daerah membuat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat ditanggung hanya melalui APBD," ujar Zefniman
Menurutnya, dukungan APBN, investasi, dan berbagai skema pembiayaan alternatif sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan daerah.
Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut juga mengemuka berbagai persoalan strategis, mulai dari efektivitas mekanisme pertimbangan DPD RI terhadap APBN.
Kemudian penguatan otonomi daerah, hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat bagi percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana di Sumbar.
Anggota DPD RI asal Sumbar Muslim M Yatim, menegaskan, DPD RI akan terus memperjuangkan agar aspirasi daerah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
"DPD RI akan terus mendorong agar kebutuhan dan kepentingan daerah tidak hanya menjadi pelengkap dalam pembahasan APBN, tetapi benar-benar menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional," tegasnya.
Dalam FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain perlunya penguatan mekanisme pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN melalui peningkatan kapasitas analisis fiskal.
Selanjutnya standardisasi dokumen pertimbangan, integrasi kerja antarkomite, serta penyusunan rekomendasi berjenjang dari tingkat nasional, kewilayahan, hingga provinsi.
Melalui forum ini pula, DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan, memperkuat hubungan pusat dan daerah.
Serta memastikan setiap kebijakan fiskal nasional mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri juga anggota Tim Evaluasi dan Mekanisme Kerja Panmus DPD RI yang lain seperti Abdul Kholik (Jawa Tengah), Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara), Ismeth Abdullah (Riau).
Kemudian Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P. (Sulawesi Utara), R Graal Taliawo (Maluku Utara), dan Rudy Tirtayana (Papua Selatan). (*/cpt)
Komentar