Padang, Arunala.com - Fraksi PDI Perjuangan-PKB DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti secara tajam rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam struktur Perubahan APBD 2026.
Pandangan umum kritis tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Sumbar, Varel Oriano, hari Senin (7/9/2026) lalu.
Varel menegaskan, anggaran daerah merupakan wujud komitmen politik yang wajib berpihak sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat kecil di daerah.
Menurutnya, instrumen Perubahan APBD harus mampu mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat proses pembangunan di wilayah Sumbar.
Dirinya menyoroti struktur pendapatan daerah yang saat ini terbukti masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.
"Data menunjukkan pendapatan transfer pusat naik belasan persen, sedangkan sektor Pendapatan Asli Daerah justru mengalami penurunan cukup signifikan," kata Varel.
Kondisi ketimpangan tersebut, sebutnya, dinilai menjadi bukti nyata bahwa derajat kemandirian fiskal Provinsi Sumbar masih tergolong lemah.
Oleh karena itu, pihak fraksi mendesak Pemprov Sumbar untuk lebih agresif dalam menggali sumber pendapatan baru.
Pemerintah daerah juga diminta memberikan penjelasan transparan mengenai dasar penentuan target pendapatan dalam rancangan anggaran perubahan tersebut.
Selain fiskal, Fraksi ini juga menyoroti rencana pengambilalihan kewenangan retribusi wisata selancar di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh provinsi.
"Provinsi diminta tidak sekadar mengambil potensi pendapatan tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan infrastruktur pariwisata warga Mentawai," pungkas Varel. (cpt)
Komentar