Padang, Arunala.com - Pimpinan daerah se-Sumatera Barat (Sumbar) menghadiri rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di Istana Gubernur pada Kamis (8/10/2026).
Langkah strategis ini membuktikan keseriusan pemerintah membentengi anggaran dari penyimpangan, didukung
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang hadir di acara itu menegaskan, soliditas legislatif dan eksekutif demi menjaga integritas pejabat serta anggaran publik.
"Sinergi ini ditujukan untuk memperketat tata kelola APBD, menjaga integritas para pejabat publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," kata Muhidi.
Acara besar ini turut dihadiri pejabat pusat seperti Deputi BPKP, Kemendagri, KPK, Deputi LKPP, hingga Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmennya untuk terus menjaga pelayanan publik yang bersih, efektif, serta akuntabel sebagai fondasi pembangunan.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan upaya vital pencegahan agar pejabat terhindar dari pelanggaran hukum.
KPK menekankan agar komitmen bersama diterapkan konsisten dalam kepatuhan anggaran, pengadaan barang jasa, rotasi jabatan, hingga disiplin pelaporan LHKPN.
Sinergi kuat legislatif, pemda, KPK, dan Kemendagri diharapkan mampu memantapkan tata kelola Sumbar demi pelayanan masyarakat yang optimal. (*/cpt)
Komentar