.
Namun, jika opsi tersebut tidak ditempuh, ia mendorong DPR menggunakan mekanisme konstitusional melalui HMP.
Rahmat menilai penggunaan hak angket tidak lagi diperlukan karena persoalan tersebut telah melalui proses peradilan.
Meski demikian, penggunaan HMP tetap harus mengikuti persyaratan dan tahapan konstitusional yang berlaku.
Rahmat mengingatkan, polemik persyaratan pendidikan Gibran juga dapat berdampak pada kepercayaan generasi muda terhadap prinsip meritokrasi.
Menurutnya, munculnya persepsi mengenai perlakuan istimewa terhadap anak penguasa berpotensi memengaruhi optimisme anak muda dalam menempuh pendidikan dan meraih prestasi.
"Ini memperkuat kekhawatiran anak muda yang menganggap bahwa proses ini ada privilege yang diberikan kepada seseorang, yang mohon maaf, anak muda memandang itu adalah nepo baby. Adanya jalan tol yang diberikan kepada seseorang yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan sesuatu. Ini menjadikan anak muda semakin waswas dan khawatir," ujar Rahmat.
Dia mengingatkan agar polemik tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas dan adil.
Rahmat khawatir kondisi tersebut dapat menimbulkan pesimisme di kalangan generasi muda, termasuk anggapan bahwa pendidikan tinggi dan prestasi tidak lagi menjadi jaminan untuk memperoleh kesempatan yang setara. (*/cpt)
Komentar