.
Febrian mengingatkan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan mengabaikan kearsipan, karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban kelembagaan.
"Walaupun dari sisi penganggaran kearsipan belum menjadi prioritas, itu tidak boleh menjadi alasan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak terhadap kelembagaan," ujarnya.
Dari Bawaslu RI, Arya Rahmadana memaparkan lima pilar pengelolaan kearsipan: arsip dinamis, klasifikasi arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD), tata naskah dinas, serta Jadwal Retensi Arsip (JRA).
Ia menjelaskan siklus pengelolaan arsip mencakup empat tahap, yakni penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan, yang harus dijalankan berkesinambungan sesuai ketentuan.
Kepala Bidang Kearsipan Daerah LKD Sumbar, Indra Sukma, menekankan pentingnya pembagian tugas dan sistem penataan dokumen yang tertib agar arsip mudah ditemukan kembali.
Ia juga menyarankan penggunaan map, termasuk map gantung, untuk menjaga kondisi dokumen sekaligus mempermudah pencarian arsip.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumbar mendorong penguatan koordinasi dan standardisasi pengelolaan arsip di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari pertanggungjawaban tugas pengawasan pemilu. (cpt)


Komentar