KI Sumbar Edukasi Masyarakat Soal Prosedur Sengketa KIP

Metro- 11-12-2021 09:20
Peserta bersama ketua dan anggota KI serta Wakil Ketus Komisi 1 DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman seusai bimtek, Jumat sore (10/12). (Foto : Arzil)
Peserta bersama ketua dan anggota KI serta Wakil Ketus Komisi 1 DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman seusai bimtek, Jumat sore (10/12). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Bimbingan teknis (bimtek) penyelesaian sengketa informasi publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Sumbar dirasa cukup memberi pencerahan kepada masyarakat yang belum paham dan mengetahui tata cara pelaporan sengketa informasi.

Hal itu terungkap dari penjelasan saat salah seorang peserta bimtek penyelesaian sengketa informasi yang diadakan di ruang sidang 2 kantor DPRD Sumbar, Jumat sore (11/12).

"Terus terang ini baru kami ketahui bagaimana prosedur dan tata cara pelaporan sengketa informasi di KI Sumbar," ungkap seorang peserta bimtek, Indra Mairizal dalam acara itu.

Baca Juga

Dia menjelaskan, selama ini dia maupun sebagian masyarakat kurang mengetahui keberadaan KI Sumbar seperti apa, dan bagaimana perannya.

Namun sebutnya, setelah mendengar paparan, penjelasan bahkan diskusi dengan KI Sumbar dalam bimtek itu, setidaknya dia mulai paham tentang KI Sumbar serta alur permohonan sengketa informasi.

Sebelumnya, Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska memaparkan keberadaan komisi yang dipimpinnya, termasuk menerangkan apa saja bentuk-bentuk informasi publik yang bisa diketahui. Informasi itu, sebut Nofal itu merupakan hak asasi masyarakat, jadi apa pun yg dilakukan pemerintahan jadi hak masyarakat untuk tahu.

"Memang benar, dalam UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, masyarakat punya hak untuk tahu berbagai informasi yang ada pada badan publik. Namun begitu publik juga harus tahu ada juga informasi yang tidak bisa dipublikasikan karena masuk kategori informasi yang dikecualikan," kata Nofal.

Pada prinsipnya, lanjut Nofal, keterbukaan informasi publik (KIP) itu ada dua aspek, pertama aspek substansi dan aspek prosedural.

"Bagi badan publik, prinsip prosedural jadi hal penting dimiliki, dan bagi masyarakat juga penting memahami proses prosedural KIP itu, baik menyangkut prosedural melayangkan sengketa informasi di KI, kemudian juga harus tahu bagaimana tata caranya," ujar Nofal lagi.

Dia juga menjelaskan, masyarakat tidak bisa serta merta membuat laporan sengketa informasi ke KI Sumbar apabila informasi yang mereka inginkan itu tidak melalui aturan dari proses permintaan informasi yang inginkan.

"Jadi sebelum ajukan sengketa informasi, sebaiknya masyarakat atau publik harus memahami tata cara pelaporannya. Kami di KI Sumbar siap merespons sengketa informasi publik yang dimohonkan masyarakat ini sepanjang sesuai alur yang sudah ditentukan," kata Nofal Wiska.

Dalam bimtek penyelesaian sengketa informasi publik (PSI) yang diadakan KI Sumbar itu melibatkan puluhan peserta yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di Kota Padang.

Komentar