Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Dikritisi

Metro- 13-12-2021 16:56
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen terima naskah jawaban Pemprov Sumbar tentang ranperda KIP dari Gubernur Mahyeldi sesuai rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (13/12). (Dok : Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen terima naskah jawaban Pemprov Sumbar tentang ranperda KIP dari Gubernur Mahyeldi sesuai rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (13/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menggelar rapat paripurna dengan dua agenda yakni penyampaian tanggapan fraksi-fraksi tentang dua ranperda yaitu ranperda pengelolaan keuangan daerah dan ranperda tentang pembangunan insfratruktur berkelanjutan dan mendengarkan jawaban gubernur tentang ranperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (13/12).

Tanggapan fraksi ini dilakukan setelah sebelumnya mendengarkan penjelasan gubenur soal tiga ranperda itu disampaikan gubernur pada rapat paripurna sebelumnya.

Rapat pada Senin (13/12) itu dipimpin dua Wakil Ketua DPRD yakni Suwirpen Suib dan Irsyad Syafar, di sisi Pemprov Sumbar dihadiri langsung Gubernur Mahyeldi, para anggota dewan, beberapa kepala OPD serta Sekwan, Raflis.

Baca Juga

Wakil ketua DPRD, Suwirpen Suib mengatakan ranperda tentang KIP ditujukan untuk meningkatkan akses dan memberikan ruang seluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan hak terhadap informasi publik, dan meningkatkan upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Gubernur telah menyiapkan tanggapan ranperda tentang keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan prakarsa (inisiatif) DPRD dan fraksi-fraksi telah menyiapkan pandangan umum fraksinya terhadap ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan," ujar Suwirpen.

Sedangkan pendapat Fraksi Demokrat, melalui Jefri Masrul menyampaikan kritikannya terhadap ranperda pengelolaan keuangan daerah yang di buat Pemprov Sumbar.

"Fraksi Demokrat menilai ranperda pengelolaan keuangan daerah semata menyalin secara total Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah," kritik Jefri Masrul.

Menurutnya, ranperda pengelolaan keuangan daerah itu disusun untuk kontrol sosial dengan objek pengaturan yang jelas dan memenuhi persyaratan hirarki peraturan perundang-undangan.

Dia juga menilai, dengan persis samanya isi ranperda pengelolaan keuangan daerah itu dengan PP nomor 12 Tahun 2019, tentu isinya persis sama dengan Peraturan Gubernur nantinya.

"Ini berarti belum menganut azaz hirarki peraturan perundang-undangan, karena didasarkan hanya copy paste saja," tukas Jefri Masrul lagi.

Sebaliknya Fraksi PKS justru mengapresiasi Pemprov Sumbar yang berinisiatif mengajukan ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

"Infrastruktur diibaratkan sebagai bahan bakar dari suatu mesin, jika bahan bakar tidak tersedia maka mesin tersebut tidak dapat berfungsi," ujar juru bicara Fraksi PKS, Rahmad Saleh.

Menurut Rahmat Saleh, meskipun pembangunan dan penyediaan infrastruktur di Sumbar telah berlangsung lama dan telah dirasakan dampaknya masyarakat.

Sementara kebutuhan atau permintaan pembangunan infrastruktur semakin meningkat sejalan dengan semakin menguatnya tuntutan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Fraksi PKS berpendapat bahwa ranperda ini sangat dibutuhkan di Sumbar, meski begitu kami memberikan beberapa catatan terhadap ranperda pembangunan insfratruktur berkelanjutan ini," ujar Rahmat Saleh.

Ranperda pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang diajukan Pemprov Sumbar itu menyangkut pembangunan gedung diatur dalam pasal 19 bahwa infrastruktur pembangunan gedung, Masjid Raya Sumbar, gedung Stadium Utama Sikabu, pembangunan evakuasi sementara di daerah, pembangunan Selter di komplek kantor gubernur, Gedung Kebudayaan.

Selain itu ada juga pembangunan Museum, Perpustakaan Sumbar, gedung pertujukan seni dan budaya bertaraf internasional, infrastruktur bangunan perkantoran di lingkungan pemda yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan.

Tampak pandangan umum fraksi- fraksi menyerahkan pandangan umum fraksinya secara bergantian kepada pimpinan DPRD.

Komentar